Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

PUBLIKASI QR CODE SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS 2025

Detail: Kategori: Pengumuman Umum; Ditayangkan: Selasa, 05 Agustus 2025 16:09; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 152

QR Code SPI PN MAKASSAR

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berikan Pembinaan Penguatan Integritas dan Peningkatan Kinerja di Pengadilan Tinggi Denpasar

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Selasa, 05 Agustus 2025 14:58; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 66

Dalam rangkaian kegiatan di provinsi Bali pada Selasa, 05 Agustus 2025., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. berkunjung ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan melakukan pembinaan serta berdiskusi dengan para hakim tinggi, pejabat dan pegawai. Beliau juga meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PT Denpasar, dengan didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Sujatmiko S.H., M.H, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. pada kunjungan ini melakukan pembinaan kepada seluruh jajaran peradilan umum di provinsi Bali. Materi pembinaan yang disampaikan mengangkat tema strategis: “Penilaian Kinerja Hakim dan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum”. Dalam paparannya, Dirjen Badilum menekankan pentingnya transformasi manajemen SDM berbasis integritas, kinerja terukur, dan digitalisasi sistem penilaian. "Tanpa integritas, semua pencapaian hanya menjadi catatan kosong," tegasnya, menggarisbawahi bahwa integritas kini menjadi “pengali nol” dalam sistem penilaian terbaru.

Pembinaan ini mengurai tuntas sistem baru SMART TPM (Tim Promosi dan Mutasi) yang berbasis data: mulai dari Self Assessment Questionnaire (SAQ), penilaian kinerja via e-Litigasi, e-Court, dan SIPP, hingga sistem penilaian mandiri dan refleksi pribadi. Hakim dan Panitera kini dituntut tidak hanya disiplin hadir dan tepat waktu minutasi, tapi juga aktif dalam inovasi, pengembangan diri, dan peran serta dalam program MA dan Badilum.

Para hakim tinggi, pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar, serta seluruh ketua pengadilan negeri dan panitera pengadilan negeri di wilayah provinsi Bali mengikuti pembinaan DIrjen Badilum secara langsung di Gedung Bale Agung PT Denpasar. Sementara itu, jajaran pengadilan negeri di wilayah provinsi Bali, yaitu PN Denpasar, PN Singaraja, PN Gianyar, PN Tabanan, PN Bangli, PN Semarapura, PN Amlapura dan PN Negara, mengikuti pembinaan DIrjen Badilum secara daring.

Ditjen Badilum Selenggarakan Kegiatan Konsiyering Data Tenaga Teknis untuk Membangun Sistem SMART-TPM

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Selasa, 05 Agustus 2025 14:54; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 78

Pada hari Senin, 04 Agustus 2025, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin, S.H., M.H. membuka rangkaian Konsiyering Data Tenaga Teknis, bertempat di BSDK Mahkamah Agung RI, Bogor, Jawa Barat. Beliau mengawali kegiatan konsinyering ini dengan didampingi Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., selaku ketua Kelompok Kerja Tenaga Teknis Ditjen Badilum.

Beliau menyampaikan kegiatan ini untuk finalisasi sistem SMART TPM (Strategic Mapping and Rating Tool – Talent Performance Management), penilaian hakim dan tenaga teknis berdasar 3 komponen utama: Kinerja SIPP, Keterlibatan Organisasi dan Potensi Talenta.

Kepala Subdirektorat Data dan Informasi Saenal Akbar, S.H., M.H. menyampaikan laporan selaku ketua panitia. Kegiatan diadakan selama 6 hari di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI. Kegiatan konsinyering data tenaga teknis ini diikuti oleh 49 peserta, terdiri dari pejabat dan pegawai Ditjen Badilum, Ketua-Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Fungsional Pranata Komputer dan Aparatur Pengadilan yang ditugaskan dalam Tim Pokja.

Selain para hakim, teaga teknis dan fungsional, hadir pula narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) dan Telkomsigma, untuk membantu meningkatkan kualitas sistem SMART TPM Badilum. Para peserta dalam kegiatan konsinyering ini selain menyampaikan progress dalam pembangunan SMART TPM juga berdiskusi dengan Ditjen Badilum serta para narasumber yang dihadirkan.

Diharapkan dengan kegiatan konsinyering data tenaga teknis ini sistem dan aplikasi SMART TPM dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas proses promosi dan mutasi di lingkungan peradilan umum.

Beri Arahan Bagi Hakim Baru, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Hubungan Industrial

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Selasa, 05 Agustus 2025 08:24; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 70

Sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi sekaligus memberikan pengarahan bagi para hakim ad hoc PHI yang baru bertugas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Hubungan Industrial (Bimtek PHI) secara daring dari tanggal 23 s.d. 26 September 2024. Pembukaan kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 23 September 2024 di Ruang Command Center Ditjen Badilum. Pembukaan diawali dengan penyampaian laporan kegiatan yang diwakili oleh Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim, Revina Yulianti, S.Psi., M.H., dilanjutkan dengan sambutan yang sekaligus membuka kegiatan ini oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. Pada sambutannya, beliau menyampaiakan bahwa adanya Bimtek PHI ini adalah untuk membantu para hakim ad hoc PHI yang baru bertugas untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan peradilan sekaligus membekali para hakim dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam penanganan perkara hubungan industrial. Beliau juga berpesan agar para peserta dapat berperan aktif dan mengikuti bimtek ini dengan tertib. Selain pembukaan, hari pertama ini juga diisi dengan sesi mengenai kode etik hakim yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2003 s.d. 2006, Bapak Ansyahrul, S.H., M.Hum. Akhirnya, sesi hari pertama ditutup dengan pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan bahwa para peserta harus menyadari bahwa saat ini mereka telah menjadi bagian dari Mahkamah Agung RI dan memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dan menjaga marwah peradilan. Para peserta juga harus bisa untuk menempatkan dirinya untuk tidak berpihak dan melupakan latar belakang masing-masing dalam memberikan putusan.