Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Beranda

Jumlah Artikel:
40

kegiatan

Kamis, 26 Juni 2025. Pengadilan Negeri Makassar mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh aparatur peradilan, meliputi tes tekanan darah, gula darah, kolesterol,sebagai upaya deteksi dini serta peningkatan kesadaran pentingnya pola hidup sehat di lingkungan kerja. Yang dipimpin oleh Ketua Bapak.(Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.) dan Wakil Ketua (Mashuri Effendie, S.H., M.H.)

113. Pemeriksaan kesehatan 26 juni 2025

 

 

 

 

Jumlah Artikel:
818

Tentang Kami

Jumlah Artikel:
4

Profil Pengadilan Negeri Makassar

Jumlah Artikel:
7

Wilayah Yurisdiksi

Jumlah Artikel:
4

Sumber Daya Manusia

Jumlah Artikel:
1

Profi Sumber Daya Manusia

Jumlah Artikel:
1

Sistem Pengelolaan

Jumlah Artikel:
1

Pengawasan dan Kode Etik

Jumlah Artikel:
4

Sistem Manajemen ASN

Jumlah Artikel:
1

Layanan Publik

Jumlah Artikel:
14

Pelayanan Informasi

Jumlah Artikel:
10

Informasi Perkara

Jumlah Artikel:
3

Statistik Perkara

Jumlah Artikel:
0

Statistik Perkara Pidana

Jumlah Artikel:
5

Statistik Perkara Perdata

Jumlah Artikel:
4

Informasi Tilang

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

PASAL 10
1. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
2. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Kantor Kejaksanaan Negeri Makassar beralamat di Jl. Amanagappa No.15, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112.

 

Data Diumumkan Tiap Hari Jum'at Jam 08:00 WITA sesuai tanggal sidang di Bukti Tilang Saudara.

Untuk Mengetahui Jumlah denda Tilang Melalui wa dengan mengetik dan kirim ke :  0811 - 4460 - 7777
TILANG#no_kendaraan Contoh: tilang#dd6502sb

Pengumuman Daftar Pelanggar yang telah dilimpahkan oleh Kepoilisian DAN telah di putus jumlah denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar Lalu lintas dapat di lihat atau di unduh link dibawah ini (gunakan pdf reader untuk membuka dokumen serta gunakan fasilitas pencarian untuk mendapatkan jmlah denda anda):
Jumlah Artikel:
280

Laporan Eksekusi

Laporan Eksekusi

Jumlah Artikel:
1

Transparansi Keuangan

Jumlah Artikel:
0

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Ralisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Negeri Makassar

Jumlah Artikel:
8

Laporan Keuangan LK

Jumlah Artikel:
5

Laporan Barang Milik Negara

Laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Makassar

Jumlah Artikel:
2

Laporan Operasional

Laporan Operasional Pengadilan Negeri Makassar

Jumlah Artikel:
1

Neraca

Jumlah Artikel:
2

Pengaduan

Jumlah Artikel:
3

Laporan

Jumlah Artikel:
1

Laporan Tahunan

Jumlah Artikel:
8

Laporan Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Artikel:
7

LHKPN - Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara

LHKPN - Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara

untuk Pencarian lebih update Pengumuman LHKPN bisa mengakses https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ

KPK juga memberikan akses kepada publik untuk memantau LHKPN yang telah diumumkan melalui laman fitur e-announcement yang terdapat pada  https://elhkpn.kpk.go.id atau https://acch.kpk.go.id. Publik dapat melaporkan apabila di lingkungannya diketahui ada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar dengan melampirkan bukti pendukung seperti foto dan info lainnya melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Jumlah Artikel:
20

Hukuman Disiplin

Jumlah Artikel:
1

Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Makassar, softcopy yang dilaporkan secara bulanan priodik ke Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Peradilan Umum

Jumlah Artikel:
1

Prosedur Berperkara

Jumlah Artikel:
16

Transparansi

Jumlah Artikel:
0

LKJiP

Jumlah Artikel:
3

Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Artikel:
3

DAFTAR LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM

Adalah Daftar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jumlah Artikel:
1

E - Court Pengadilan Negeri Makassar

e-Court Mahkamah Agung RI - Pengadilan Negeri Makassar

e-Filing | e-Payment | e-Summons

Jumlah Artikel:
4

Ecourt

Pengertian

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
Jumlah Artikel:
3

Layanan Disabilitas

Jumlah Artikel:
2

Denah Ruang Sidang

Jumlah Artikel:
11

Berita

Jumlah Artikel:
11

Berita Terkini

Jumlah Artikel:
16

Artikel

Jumlah Artikel:
6

Galeri Foto

Jumlah Artikel:
3

Galeri Video

Jumlah Artikel:
7

Pengumuman Umum

Jumlah Artikel:
21

Tabbed

Jumlah Artikel:
7

Slider

Jumlah Artikel:
10

Informasi Cepat

Jumlah Artikel:
12

Zona Integritas

Jumlah Artikel:
0

Area 1

Jumlah Artikel:
1

Area 2

Jumlah Artikel:
1

Area 3

Jumlah Artikel:
1

Area 4

Jumlah Artikel:
1

Area 5

Jumlah Artikel:
1

Area 6

Jumlah Artikel:
1

Role Model

Jumlah Artikel:
1

Agen Perubahan

Jumlah Artikel:
1

Tata Tertib di Pengadilan

Jumlah Artikel:
1

Pengumuman

Jumlah Artikel:
7

E-Brosur

Jumlah Artikel:
3

Assistant Virtual

Jumlah Artikel:
1

Inovasi Pengadilan

Jumlah Artikel:
1

Profil Hakim

Jumlah Artikel:
6

Profil Kepaniteraan

Jumlah Artikel:
10

Profil Kesekretariatan

Jumlah Artikel:
8

Kepaniteraan Hukum

Jumlah Artikel:
1

Kepaniteraan Kekhususan

Jumlah Artikel:
8

Rencana Kerja dan Anggaran

Jumlah Artikel:
7

Jenis Layanan

Jumlah Artikel:
1

Maklumat Pelayanan

Jumlah Artikel:
1

Kompensasi Pelayanan

Jumlah Artikel:
1

Hasil Penelitian

Jumlah Artikel:
1

Ringkasan LKJiP

Jumlah Artikel:
1

Penerimaan Pegawai

Jumlah Artikel:
1

Peraturan dan Kebijakan

Jumlah Artikel:
1

Prosedur Pengajuan Perkara

Jumlah Artikel:
1

Biaya Perkara

Jumlah Artikel:
2

Sertifikat Akreditasi

Jumlah Artikel:
1

Berakhlak

Jumlah Artikel:
1

biayaproses

Jumlah Artikel:
21

pengumuman kepaniteraan

Jumlah Artikel:
1

PPID

Jumlah Artikel:
8