Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH , memimpin rapat koordinasi dengan para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi dan merumuskan langkah peradilan umum ke depan. Untuk tahun ini, rapat koordinasi diadakan pada hari Selasa, 12 Desember 2023 di Hotel Aston Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam kegitaan ini hadir pula Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH.
Dalam rapat koordinasi ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengingatkan bahwa Pengadilan Tinggi menjadi Kawal Depan (voorpost) dalam peradilan, karena Pengadilan Tinggi selain memiliki fungsi mengadili perkara banding, juga memiliki fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan kepada Pengadilan Negeri di bawahnya, serta fungsi administratif di lingkungan Mahkamah Agung.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan bahwa adanya Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) diharap dapat membantu dalam fungsi-fungsi tersebut. AMPUH ini merupakan pengembangan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang sebelumnya diterapkan.
Sementara itu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum menyampaikan materi tentang Monitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat digunakan oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk memantau pelaksanaan penanganan perkara pada pengadilan negeri di bawahnya, termasuk ketepatan waktu dan disiplin.