Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Pengumuman Seleksi Langsung Non Tender Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar T.A. 2023 dapat dilihat di

https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc4/nontender/9924555/pengumumanpl

 

Kode Paket 9924555
Nama Paket Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2023
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUPNama PaketSumber Dana
40818944 Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun Anggaran 2023 APBN
Tanggal Pembuatan 24 Februari 2023
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD Mahkamah Agung
Satuan Kerja PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 03
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2023   
Nilai Pagu Paket Rp. 72.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 72.000.000,00
Jenis Kontrak Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan
  • Kantor Pengadilan Negeri Makassar - Makassar (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Berbadan Hukum dibuktikan dengan Akta Notaris dan SK dari Kementrian Hukum dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum beserta lampiran dan perubahannya jika ada
Memiliki TDP atau NIB
Memiliki NPWP
Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya)
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) KTP.
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
Memiliki SDM Tenaga Ahli
Jenis KeahlianKeahlian/SpesifikasiPengalamanKemampuan Manajerial
2 Orang Advokat Advokat S1 Hukum 3 Tahun KTP dan KTA
Memiliki SDM Tenaga Teknis
Jenis KemampuanKemampuan TeknisPengalamanKemampuan Manajerial
Administrasi (1 orang) S1 Hukum 1 Tahun Pernah bertugas sebagai Petugas PosbakumdiPengadilanseluruhIndonesia
Peserta Non Tender 1 peserta