Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada pengadilan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan  dan mengukur pelaksanaan layanan. Karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melaksanakan Evaluasi SAKIP dengan mengundang para sekretaris pengadilan tinggi seluruh Indonesia pada hari Kamis, 25 Mei 2023.

Kegiatan ini menghadirkan pemateri para auditor dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, yaitu Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., M.Ak. dan Imam Purnomo , S.E., Ak. Dalam pemaparannya, pemateri mengingatkan pentingnya SAKIP, antara lain sebagai syarat dalam penilaian dalam Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

 Selain itu para pemateri juga mengingatkan dalam menentukan target kinerja, tiap satuan kerja harus tetap menerapkan prinsip SMART, yaitu Specific (terperinci) , Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Realistic (sesuai kenyataan), and Timely (tepat waktu). Setelah melakukan penyusunan target, maka satuan kerja perlu mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang diikuti dengan tindak lanjut atas temuan dan permasalahan yang dihadapi.