Jumat, 10 Januari 2025. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar telah dilaksanakan Sosialisasi Perma 7, Perma 8, Perma 9 Tahun 2016, Cetak Biru (Blue Print) 2010 - 2035, Penanganan Pengaduan, dan Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Hakim dan Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar. Dalam sambutannya, YM. Dr. I Wayan Gede Rumega, SH., MH. (Ketua Pengadilan Negeri Makassar) menekankan bahwa seluruh Hakim dan Aparatur wajib mematuhi Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 agar terhindar dari pelanggaran kode etik dan perilaku.
Adapun poin-poin utama yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi:
-
Perma 7 Tahun 2016: Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
-
Perma 8 Tahun 2016: Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
-
Perma 9 Tahun 2016: Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
-
Cetak Biru (Blueprint) 2010 - 2035 : Panduan strategis untuk pengembangan dan modernisasi sistem peradilan di Indonesia.
-
Penanganan Pengaduan: Prosedur pelaporan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur peradilan.
- Maklumat KMA 01/Maklumat/KMA/IX/2017 : Prosedur pelaporan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur peradilan.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh Hakim dan Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas sehari-hari, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik korupsi. Serta semakin memahami perannya dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia.
Tanya WaKulletonji 
