Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Seleksi Calon Hakim Mahkamah Agung RI Masuki Tahapan Ujian Substansi Hukum

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Selasa, 28 November 2023 14:35; Ditulis oleh Kelvianto Pratama; Dilihat: 398

Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan untuk tahun 2023 memasuki tahapan selanjutnya. Kali ini, dilakukan tahapan seleksi substansi hukum untuk mengetahui kelayakan para calon hakim dalam menjalankan tugasnya. Pada satuan kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, terdapat 12 (dua belas) orang Analis Perkara Peradilan yang mengikuti seleksi ini dari ruang Command Center Ditjen Badilum.

Seleksi Substansi Hukum dilakukan secara daring pada Senin s.d. Selasa, 27 s.d. 28 November 2023 yang berlangsung di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Materi yang diujikan pada seleksi ini meliputi hukum acara, hukum pidana, hukum perdata untuk calon hakim peradilan umum, hukum tata usaha negara untuk calon hakim peradilan tata usaha negara dan hukum Islam untuk calon hakim peradilan agama. Pada tahap akhir setelah ujian substansi hukum ini, para Analis Perkara Peradilan akan mengikuti seleksi wawancara.

Undangan Sosialisasi Penggunaan Rekening Virtual untuk Pembayaran Biaya Perkara dan Kebijakan Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI bagi Pengadilan di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

Detail: Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung; Ditayangkan: Kamis, 23 November 2023 15:57; Ditulis oleh Internship; Dilihat: 136

Dengan ini kami sampaikan undangan Sosialisasi dan Monitoring Penggunaan Rekening Virtual untuk Pembayaran Biaya Perkara dan Kebijakan Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI bagi Pengadilan di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Undangan dapat diunduh di sini

Untuk Tingkatkan Kualitas Peradilan, Ditjen Badilum Persiapkan Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Kamis, 23 November 2023 14:34; Ditulis oleh Kelvianto Pratama; Dilihat: 119

Pemberian layanan dan penanganan perkara dituntut untuk memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Kebutuhan ini mendorong dibentuknya program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Mahkamah Agung RI, yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Untuk melanjutkan program APM tersebut, serta untuk mengintegrasikan dengan program pemerintah lain seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas maka Mahkamah Agung RI menyusun program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul (SMPU), yang akan diterapkan di empat lingkungan peradilan (peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara).

Dalam memudahkan satuan tugas pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyusun Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul. Rapat penyusunan ini diselenggarakan pada hari Rabu, 22 November 2023 bertempat di Ruang Rapat Command Center Lt. 3 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hadir dan membuka kegiatan ini secara langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH. didampingi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, SH, MH. Sebagai tim perumus, hadir para Wakil Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia secara daring (online).

Nantinya, hanya satu pedoman ini yang diperlukan oleh pengadilan dalam melakukan pengukuran ketepatan dan kesesuaian untuk penilaian dalam Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul apakah satuan kerja sudah menjalankan tugas pelayanan pencari keadilan dengan baik.

WhatsApp Image 2023-11-23 at 09.11.08ee.jpeg

WhatsApp Image 2023-11-23 at 09.11.08.jpeg

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Pleno Kamar Ke-12 Mahkamah Agung RI

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Kamis, 23 November 2023 14:32; Ditulis oleh Kelvianto Pratama; Dilihat: 105

Untuk membahas permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia rutin diselenggarakan setiap tahun, sejak diterapkan Sistem Kamar pada tahun 2011. Pada tahun ini kegiatan Rapat Pleno Kamar dilaksanakan di Hotel Intercontinental Bandung pada tanggal 19 November 2023.

Rapat Pleno Kamar ini dihadiri dan dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dengan diikuti para pimpinan dan pejabat tinggi pada Mahkamah Agung RI, termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH.

Dalam pembahasan Rapat Pleno Kamar tersebut, Mahkamah Agung telah berhasil mengeluarkan 490 rumusan. Rumusan-rumusan itu merupakan kesepakatan setiap kamar atas isu yang dihadapi peradilan di Indonesia. Rumusan tersebut kemudian dijadikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang digunakan hakim di seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya.