Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Kamar Pengawasan Tinjau Program TILIK DESA di Pengadilan Negeri Jember

Detail

Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum

Ditayangkan: Kamis, 14 Desember 2023 14:50

Ditulis oleh Kelvianto Pratama

Dilihat: 101

Dalam rangkaian kunjungan kerja di wilayah Jawa Timur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH beserta YM Ketua Kamar Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH, berkesempatan meninjau pelaksanaan pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Jember. Kunjungan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Desember 2023.

Pada kunjungan ini, rombongan pimpinan Mahkamah Agung RI disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H. beserta para hakim dan pegawai pengadilan.

Di Pengadilan Negeri Jember, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum berkesempatan meninjau pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pengelolaan perkara, serta infratruktur penunjang pengadilan.

Selain itu, para pimpinan Mahkamah Agung RI juga melihat langsung proses layanan program TILIK DESA (Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi Kepada Desa), yang merupakan inovasi dari Pengadilan Negeri Jember untuk menghadirkan layanan di balai desa yang terhubung untuk sidang secara online dengan gedung Pengadilan Negeri Jember. Para pimpinan mengapresiasi inovasi untuk mempermudah akses peradilan yang dihadirkan ini.

Perkuat Kesiapan Hadapi Tahun Politik, Ditjen Badilum Adakan Bimbingan Teknis Tindak Pidana Pemilu

Detail

Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum

Ditayangkan: Rabu, 13 Desember 2023 14:49

Ditulis oleh Kelvianto Pratama

Dilihat: 218

Tahun 2024 yang akan datang merupakan tahun politik, di mana rakyat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah serta anggota dewan. Untuk menghadapi risiko terjadinya tindak pidana pemilihan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan bimbingan teknis kepada aparat peradilan dan penegak hukum lain di Jawa Timur.

Kegiatan ini berlangsung di Luminor Hotel & Convention Jember dari hari Senin hingga Rabu, 11-13 Desember 2023. Kegiatan ini dibuka Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH. dengan menghadirkan sebagai narasumber Prof. Dr. Topo Santoso, SH., MH. (Guru Besar Universitas Indonesia) dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung R.I)

Selain mempelajari tentang tindak pidana pemilu serta proses penegakannya dan hukum acara persidangan tindak pidana pemilu, peserta juga langsung menelaah studi kasus putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana pemilu. Diharapkan dengan bimbingan teknis ini, peserta setelah mendapat materi dapat mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Pimpin Koordinasi, Tekankan Peran Pengadilan Tinggi Sebagai Kawal Depan Peradilan

Detail

Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum

Ditayangkan: Rabu, 13 Desember 2023 14:47

Ditulis oleh Kelvianto Pratama

Dilihat: 178

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH , memimpin rapat koordinasi dengan para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi dan merumuskan langkah peradilan umum ke depan. Untuk tahun ini, rapat koordinasi diadakan pada hari Selasa, 12 Desember 2023 di Hotel Aston Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam kegitaan ini hadir pula Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH. 

Dalam rapat koordinasi ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengingatkan bahwa Pengadilan Tinggi menjadi Kawal Depan (voorpost) dalam peradilan, karena Pengadilan Tinggi selain memiliki fungsi mengadili perkara banding, juga memiliki fungsi pembinaan dan  fungsi pengawasan kepada Pengadilan Negeri di bawahnya, serta fungsi administratif di lingkungan Mahkamah Agung.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan bahwa adanya Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) diharap dapat membantu dalam fungsi-fungsi tersebut. AMPUH ini merupakan pengembangan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang sebelumnya diterapkan.

Sementara itu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum menyampaikan materi tentang Monitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara  (SIPP) yang dapat digunakan oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk memantau pelaksanaan penanganan perkara pada pengadilan negeri di bawahnya, termasuk ketepatan waktu dan disiplin.