JAKARTA | (31-01-2024)- Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin mengambil sumpah jabatan dan melantik Heru Pramono sebagai Panitera Mahkamah Agung bertempat di ruang sidang utama Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (31/01/2024). Heru Pramono menggantikan Ridwan Mansyur yang mengakhiri jabatan Panitera Mahkamah Agung terhitung mulai tanggal 8 Desember 2023 karena diangkat sebagai Hakim Konstitusi. Heru Pramono merupakan Panitera Mahkamah Agung pertama yang pemilihannya melalui proses seleksi terbuka berdasarkan SK KMA 349/KMA/SK/XII/2022.

Pengangkatan Heru Pramono sebagai Panitera Mahkamah Agung didasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/M Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Panitera Mahkamah Agung. Ia tercatat sebagai  Panitera Mahkamah Agung ke 7 (tujuh) pasca  pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung yang bersamaan dengan kebijakan satu atap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Berikut nama-nama pejabat Panitera Mahkamah Agung  tersebut:

 Upacara pelantikan tersebut dihadiri oleh  Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, dan sejumlah undangan terbatas, serta disaksikan oleh warga peradilan di seluruh Indonesia secarta live streaming.

Biografi Singkat

Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, lahir di Blitar, 19 November 1961.    Ia adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  periode  12 September 2023-30 Januari 2024. Beberapa jabatan pimpinan pengadilan yang telah diembannya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (29 September 2021), Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura (19 September 2019), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (15 Desember 2017), dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu (03 Februari 2017).

Sebelum menjadi pimpinan pada pengadilan tingkat banding, Heru Pramono adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta (23 Desember 2015) dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (01 Januari 2014).

Heru Pramono menyelesaikan studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1985), Strata 2 pada Jurusan Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia (2001), dan studi Doktoral juga ia tuntaskan pada Universitas Islam Indonesia (2022)

Heru Pramono berpasangan dengan Nanizar yang dinikahinya 27 Juni 1992. Dari pernikahannya tersebut dikaruniai  tiga orang anak yaitu  Intan Kemala Shinta Yustiana Dewi, Bayu Hernawan Rahmad Maharia dan  Amalia Putri Salma [an]

JAKARTA | (31/1/2024) - Ketua Mahkamah Agung  Muhammad Syarifuddin telah mengambil  sumpah jabatan dan melantik dua pejabat Panitera Muda Mahkamah Agung. Acara tersebut berlangsung beberapa saat setelah sebelumnya Ketua MA melantik  Panitera Mahkamah Agung. Dua pejabat tersebut adalah  Minanoer Rahman sebagai Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung dan Ahmad Ardianda Patria sebagai  Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung. Pengangkatan mereka sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung melalui proses seleksi terbuka yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Nomor 349 Tahun 2021.

Minanoer Rahmat diangkat sebagai Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung  menggantikan  Dr. Yanto, S.H., M.Hum yang telah diangkat sebagai hakim agung. Sedangkan Ahmad Ardianda Patria menggantikan posisi  Agus Subroto, S.H., M.Hum yang juga telah diangkat sebagai hakim agung. Dengan pelantikan  Panitera dan dua Panmud tersebut, kini  Formasi Jabatan Kepaniteraan Mahkamah Agung telah lengkap, dengan susunan sebagai berikut:

Mengenal Lebih Dekat  Panmud Pidana

 Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H. lahir di Surabaya pada tanggal 01 Juni 1966. Pria yang diangkat menjadi Panitera Muda Perkara Pidana Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 29 / KMA/ SK. KP1.2.5/1/2024 tertanggal 23 Januari 2024 ini memulai karir sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 01 Desember 1992. Beliau diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura yang selanjutnya terus berkarir menjadi hakim di beberapa pengadilan negeri hingga menjadi pimpinan beberapa pengadilan tingkat pertama dimana yang terakhir adalah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sebelum diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar. Minanoer  Rahman menempuh S1 Hukum di Universitas Airlangga. Setelah itu beliau menempuh Magister di Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya dan melanjutkan program doktor pada almamaternya Universitas Airlangga. Beliau aktif mengikuti berbagai kursus dan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun pihak eksternal seperti Diklat Hakim Perkara HAM, Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Tindak Pidana Narkotika dan Australia-Indonesia Judicial Training Workshop Presented. Atas pengabdiannya sebagai aparatur negara, Suami dari Ira Susanti sekaligus ayah dari Cahyo Anugroh Rachman dan Shafira Rachman ini telah memperoleh Satyalancana Karya Satya XXX pada tahun 2003.

Mengenal Lebih Dekat Panmud Perdata Khusus

AHMAD ARDIANDA PATRIA lahir di Palembang pada tanggal 20 Desember 1962. Ia menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1985 dan pendidikan strata 2 pada universitas yang sama pada tahun 2022. Suami dari Ir. Septa Indah ini mengawali kariernya di lembaga peradilan sebagai Staf Pengadilan Negeri Palembang (1986-1988). Ia kemudian melanjutkan karier dengan menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu (1990-1996), Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian (1996-1999), dan Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung (1999-2004).

Jabatan struktural sebagai pimpinan pengadilan tingkat pertama yang pernah diamanahkan kepada ayah dari Andini Patricia, A. Rizki Elfasti, dan A. Rizka Elfasta ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah (2004-2005), Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu (2006-2008), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong (2011-2012), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar (2012-2014), Ketua Pengadilan Negeri Kudus (2014-2015), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (2015-2016), dan Ketua Pengadilan Negeri Palembang (2016-2017).

Setelah melanglang buana menjadi pimpinan pengadilan tingkat pertama, Ahmad Ardianda Patria kemudian mendapat amanah menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (2017-2021) dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta (2021-2022). Lalu ia menjadi pimpinan pengadilan tingkat banding, yaitu menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang (2022-2023) dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (2023-2024).

Mahkamah Agung kemudian memberi amanah Ahmad Ardianda Patria menjadi Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dengan Surat Keputusan Nomor 30/KMA/SK.KPI.2.5/I/2024, tanggal 23 Januari 2024. Ia dilantik secara resmi menjadi Panitera Muda Perkara Perdata Khusus oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 31 Januari 2024.

JAKARTA | (23/01/2023) – Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 02/KMA/NK/IV/2023 - PRJ/HK/00001/04/2023/22 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara. Pasal 14 Nota Kesepahaman tersebut mengamanatkan agar MA dan Kemlu menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman. Guna melaksanakan amanat tersebut, Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah menggelar beberapa kali rapat penyusunan PKS, yang terakhir adalah Rapat Finalisasi Penyusunan PKS yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Hukum dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri (22/01).

Substansi Nota Kesepahaman Terbaru

Nota Kesepahaman terbaru yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri pada bulan April 2023 tersebut merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman sebelumnya (Nota Kesepahaman Nomor 01/NK/MA/2/2018-PRJ/HI/102/02/2018/01, tanggal 20 Februari 2018). Pada prinsipnya, substansi nota kesepahaman terbaru tersebut adalah sama dengan nota kesepahaman sebelumnya, yaitu berisi kesepakatan mengenai mekanisme penyelenggaraan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara.

Layanan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara terdiri dari dua layanan utama: pertama, surat rogatori (letter of rogatory) dan, kedua, bantuan penyampaian dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara. Surat rogatori adalah surat permintaan dari dan ke negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas pada bantuan mengidentifikasi orang, mengidentifikasi aset atau properti, memeriksa saksi dan/atau ahli, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan lainnya. Sedangkan bantun penyampaian dokumen peradilan dalam perkara perdata lintas negara adalah bantuan untuk menyampaikan dokumen dari dan ke negara lain, termasuk namun tidak terbatas pada surat gugatan perdata, surat panggilan sidang perdata, pemberitahuan putusan atau penetapan pengadilan, surat panggilan pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat pemeriksaan berkas, dan dokumen keperdataan lainnya.

Meski terdapat kesamaan substansi, namun terdapat juga pembeda nota kesepahaman terbaru dengan nota kesepahaman sebelumnya. Jika pada nota kesepahaman sebelumnya belum diatur mengenai pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik dan pemanggilan kepada pihak di luar negeri secara elektronik, maka dalam nota kesepahaman terbaru kedua hal tersebut telah menjadi substansi yang disepakati dalam nota kesepahaman antara MA dan Kemlu.

Dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman terbaru dinyatakan bahwa Kantor Perwakilan RI dapat melakukan pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum negara setempat. Adapun pada Pasal 7 dinyatakan bahwa penyampaian surat rogatori dan dokumen peradilan dapat dilakukan secara elektronik, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan negara tujuan.

Finalisasi Lima Draf PKS

MA dan Kemlu telah menyusun enam draf PKS, namun draf yang telah masuk tahap finalisasi barulah lima draf. kelima draf yang telah difinalisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pengiriman dan Biaya Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara
2. Perjanjian Kerja Sama tentang Standardisasi Surat Rogatori dan Surat Pengantar Bantuan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara
3. Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara
4. Perjanjian Kerja Sama tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara
5. Perjanjian Kerja Sama tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara

Sebelum memasuki tahap finalisasi ini, MA dan Kemlu telah beberapa kali menyelenggarakan rapat penyusunan draf PKS, yaitu pada tanggal 29 Mei 2023, tanggal 26 Oktober 2023, dan tanggal 5-7 November 2023. Dari MA pihak yang terlibat dalam penyusunan draf PKS tersebut adalah Kepaniteraan MA, sedangkan dari Kemlu pihak yang terlibat adalah Direktorat Hukum Perjanjian dan Sosial Budaya, Direktorat Protokol dan Konsuler, Biro Hukum dan Administrasi Perwakilan, dan Pusat Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan.

Draf PKS Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara Elektronik

Selain menyusun lima draf PKS tersebut di atas, MA dan Kemlu juga telah menyusun draf PKS tentang Mekanisme Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Secara Elektronik. PKS ini merupakan PKS baru yang merupakan tindak lanjut dari adanya kesepakatan antara MA dan Kemlu mengenai pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang berada di luar negeri secara elektronik.

Hal-hal yang diatur dalam PKS ini mencakup mekanisme pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik bagi warga negara Indonesia di luar negeri, mekanisme pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik bagi warga negara asing di luar negeri, dan juga mekanisme pembiayaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli di luar negeri.

Karena masih ada beberapa isu yang perlu dibahas lebih komprehensif, maka draf PKS tentang pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik ini belum dapat difinalisasi bersama dengan lima draf PKS lainnya. MA dan Kemlu akan membahas lebih lanjut draf PKS ini dalam pertemuan selanjutnya.

Rencana Penandatanganan

Pejabat yang akan menandatangani PKS tersebut adalah Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, selaku pelaksana layanan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara.

Adapun terkait waktu penandatanganan PKS, Asep Nursobah, selaku Koordinator TIM Penyusun PKS dari Kepaniteraan MA, menghendaki agar draf PKS tersebut dapat segera ditandatangani setelah calon Panitera MA terpilih, Heru Pramono, dilantik menjadi Panitera MA.

“Kami berharap PKS yang telah kita finalisasi ini dapat segera ditandatangani setelah Bapak Heru Pramono secara resmi dilantik menjadi Panitera Mahkamah Agung” [aza/afd/mst].