Sebanyak 29 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lakukan Penandatangan Kontrak Kerja

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Rabu, 10 Januari 2024 10:17; Ditulis oleh Internship; Dilihat: 181

Pegawai Negeri Lakukan Penandatangan Kontrak Kerja

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengamanatkan beberapa hal terkait manajemen ASN, termasuk mengenai pegawain non-ASN, termasuk di dalamnya adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dalam UU tersebut dituliskan bahwa penataan terkait pegawai non-ASN diberikan tenggat waktu hingga Desember 2024 dan instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai non-ASN. Hal ini yang turut disampaikan pada sambutan oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. pada Penandatanganan Kontrak Kerja PPNPN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Rabu, 10 Januari 2024. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh 29 orang PPNPN di lingkungan Ditjen Badilum dan dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang didampingi oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Edwin Ruliawan, S.H., M.H. dan Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun, M. Deddy Sunarya, S.H. Pada kesempatan tersebut, Plt. Sekretaris Ditjen Badilum menyampaikan bahwa Ditjen Badilum akan terus mendukung para PPNPN dan berpesan untuk tetap mempertahankan kinerja, serta mempersiapkan untuk menghadapi mekanisme yang akan disiapkan agar para PPNPN dapat lulus dalam persyaratan yang diajukan untuk menjadi ASN. Di antara program yang akan dijalankan untuk mendukung persiapan para PPNPN adalah pelatihan talent pool dan tes berbasis komputer. Selain itu, Ditjen Badilum juga akan terus mengupayakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan terkait mekanisme penataan PPNPN ke depannya.

IMG 4727 f8e42

IMG 4740 065ff

IMG 4755 f24b5

IMG 4757 eb2fa

IMG 4797 5fde6

IMG 4799 50ca5

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Lantik Nuruli Mahdilis, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Senin, 08 Januari 2024 10:17; Ditulis oleh Internship; Dilihat: 344

Mengawali tahun 2024 dengan amanah baru, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, H. Mochammad Hatta, S.H., M.H., melantik Ibu Nuruli Mahdilis, S.H., M.H. sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar pada Senin, 8 Januari 2024. Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah yang disaksikan oleh dua orang saksi dan rohaniawan. Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. selaku pasangan dari Ibu Nuruli Mahdilis, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., serta para tamu undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar turut berpesan agar dapat menjalankan amanah dengan baik dan dapat terus berprestasi dengan jabatan baru yang diemban.

1000041725 01 526e6

1000041729 01 1337c

1000041726 01 123b0

1000041728 01 1bafe

1000041730 01 6a01c

1000041731 01 3eac8

1000041732 01 59c20

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Menjalankan Tugas kepada 7 (Tujuh) Hakim Agung Baru

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Jumat, 05 Januari 2024 15:01; Ditulis oleh Kelvianto Pratama; Dilihat: 297

Di awal tahun 2024, Mahkamah Agung RI, mengawali pelaksanaan tugas dengan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah hakim agung kepada 7 (tujuh) Hakim Agung Baru oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S..H.,M.H. Pelantikan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Januari 2024 di Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengucapkan Selamat Menjalankan Tugas kepada para Hakim Agung Baru, dan semoga para Hakim Agung Baru dapat mengemban amanah pelayanan keadilan dan penegakan hukum dengan penuh tanggung jawab.

Ketujuh hakim agung yang dilantik tersebut adalah:

1. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum (Hakim Agung Kamar Pidana)

2. Ainal Mardhiah, S.H., M. H. (Hakim Agung Kamar Pidana)

3. Noor Edi Yono, S.H., M. H. (Hakim Agung Kamar Pidana)

4. Sigid Triyono, S.H., M. H. (Hakim Agung Kamar Pidana)

5. Sutarjo, S.H., M. H. (Hakim Agung Kamar Pidana)

6. Dr. Yanto, S.H., M. H. (Hakim Agung Kamar Pidana)

7. Agus Subroto, S.H., M. Kn. (Hakim Agung Kamar Perdata)

WhatsApp Image 2024-01-05 at 11.40.15.jpeg

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Jumat, 29 Desember 2023 14:59; Ditulis oleh Kelvianto Pratama; Dilihat: 157

Dalam rangkaian kegiatan akhir tahun, Mahkamah Agung RI menggelar Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023 secara online (daring). Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, 28 Desember 2023 dengan dihadiri Para Pimpinan Mahkamah Agung RI, warga peradilan di seluruh Indonesia, serta para jurnalis yang melakukan peliputan terkait peradilan.

Dalam kegiatan ini YM Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S..H.,M.H., memaparkan pencapaian dan kinerja Mahkamah Agung RI selama setahun ke belakang dan mengadakan diskusi dengan para peserta.

Para Pimpinan Mahkamah Agung RI yaitu ikut hadir antara lain YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., YM Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi , S.H., L.L.M., YM Ketua Kamar Tata Usaha Negara Dr. H Yulius, S.H., M.H., YM Ketua Kamar Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., YM Ketua Kamar Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., YM Ketua Kamar Pidana, H. Suharto, S.H., M.Hum., dan YM Ketua Kamar Militer, Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Selain itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH juga hadir mengikuti kegiatan secara langsung di Gedung Mahkamah RI, Jl. Medan Merdeka Utara.

Pada refleksi ini, YM Ketua Mahkamah Agung RI memaparkan upaya yang telah dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada peradilan, serta menyampaikan capaian dan penghargaan apa saja yang telah diraih Mahkamah Agung RI dan pengadilan di bawahnya. Misalnya dalam pengelolaan anggaran, Mahkamah Agung RI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Peradilan terintegrasi (SATU JARI) dan Layanan Terpadu (LENTERA) yang dikembangkan oleh Ditjen Badilum mendapat apresiasi dari YM Ketua Mahkamah Agung, karena memudahkan pengawasan kepada pengadilan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Apresiasi diberikan pula pada satuan kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta pengadilan yang mendapat penghargaan pemberian layanan kepada kalangan rentan, termasuk di antaranya Pengadilan Negeri Singaraja.

screenshot20231229 (7).png