Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Sempurnakan Aplikasi Penanganan Perkara, Ditjen Badilum Adakan Rapat Koordinasi SPPT-TI dan Satgas SIPP

Seiring dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu pelayanan dan administrasi di pengadilan, Mahkamah Agung RI mengembangkan berbagai aplikasi termasuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Pengembangan aplikasi ini terus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan peraturan dan kebutuhan para pencari keadilan. Untuk itu, secara rutin dilakukan rapat koordinasi pengembangan kedua aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Untuk tahun anggaran 2023 ini, kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi SPPT-TI dan Satgas SIPP diadakan pada hari Senin s.d Rabu,  25 s.d 27 September 2023 bertempat di  Best Western Premier Panbil Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, SH, MH, dengan diikuti oleh para anggota Satuan Tugas SIPP Tingkat Banding, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, serta mengadirkan narasumber Yoyok DarmantoS.ST.TP, Sandiman Muda /Senior Cyber Security Analyst pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan para ketua pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

20230925171717_IMG_6504.jpg

20230925171314_IMG_6495.jpg

20230925222658_IMG_6610.jpg

20230925221840_IMG_6601.jpg20230925203842_IMG_6554.jpg

 

Ditjen Badilum Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Untuk Jaring Calon Terbaik Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II

Untuk menjaring pimpinan pengadilan negeri terbaik yang dapat melaksanakan pelayanan terbaik pada pencari keadilan, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah AGung RI kembali mengadakan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I II Gelombang II Tahun 2023.

Sebanyak 43 peserta dari kalangan hakim yang terbagi menjadi 3 kelompok mengikuti seleksi ini secara daring dari satuan kerja masing-masing. Materi yang diujikan kepada calom pimpinan pengadilan meliputi:

  1. Visi, Misi, Wawasan dan Integritas
  2. Kemampuan teknis hukum
  3. Administrasi dan Layanan Peradilan
  4. Manajerial / Kepemimpinan
  5. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH)

Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan Simulasi Profile Assesment pada Rabu, 6 September 2023, Pelaksanaan Profile Assesment pada Kamis, 7 September 2023, briefing dan uji coba ujian wawancara (simulasi) pada Senin, 11 September 2023 dan diakhiri dengan ujian wawancara, diikuti oleh seluruh peserta pada Selasa - Kamis, 12 – 14 September 2023.

Setelah dilakukan ujian dan penilaian, sebanyak 22 peserta dinyatakan lolos pada tahapan seleksi uji kepatutan dan kelayakan ini. Pengumuman hasil seleksi ini dapat dilihat di: https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/4072

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.37.32(1).jpeg

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.37.31a.jpegWhatsApp Image 2023-09-26 at 09.37.31.jpeg

Hasil Pelaksanaan Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara dan Panitera Pengganti Kamar Agama dan Kamar TUN Mahkamah Agung RI Tahun 2023

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Tertulis, Profile Assesment, Eksaminasi Putusan dan Wawancara yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara, Panitera Pengganti Kamar Agama dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun 2023, dengan ini dinyatakan peserta yang terpilih sebagai Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara dan yang dinyatakan lulus sebagai Panitera Pengganti pada Kamar Agama sejumlah 10 (sepuluh) orang serta Kamar Tata Usaha Negara sejumlah 6 (enam) orang yang disusun berdasarkan rangking adalah sebagaimana pengumuman Panitia Seleksi Nomor 1928/PAN/KP.01.2/9/2023 berikut:

Undangan FGD/Monev Implementasi Kebijakan Kepaniteraan MA terkait Penanganan Perkara bagi Pengadilan di Wilayah Hukum Provinsi Bali

Perihal : Undangan FGD dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

Kepada Yth

  1. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
  2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
  3. Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum PT Denpasar
  4. Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah Provinsi Bali
  5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Bersama ini kami sampaikan Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan PT. BNI Syariah dan Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri akan menyelenggarakan pertemuan (FGD) dalam rangka monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung meliputi: kewajiban penyampaian dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali (SEMA Nomor 1 Tahun 2014), kewajiban penyetoran biaya perkara melalui rekening virtual, dan prosedur penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri untuk pengadilan di wilayah hukum provinsi Bali, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Waktu Penyelenggaraan Focus Group Discussion

Hari/tanggal                      : Rabu /2 Oktober 2019

Waktu                                : Pukul 09.00 sd. 16.00 WITA

  1. Tempat Penyelenggaraan

Bintang Bali Resort          
Jl. Kartika Plaza, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361

  1. Susunan Acara : Terlampir
  2. Peserta :
  3. Setiap pengadilan menunjuk 3 (tiga) orang peserta yang terdiri dari Ketua (atau yang mewakili), Panitera (atau yang mewakili) dan Operator yang menguasai penggunaan aplikasi Direktori Putusan.
  4. Salah seorang peserta membawa laptop
  5. Surat tugas peserta sekaligus konfirmasi kehadiran agar disampaikan melalui surat elektronik Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan subjek e-mail “Sosialisasi Kebijakan MA RI”.
  6. Pembiayaan: penyelenggara menanggung biaya akomodasi pertemuan sedangkan transportasi dan akomodasi peserta dibebankan kepada DIPA masing-masing Satuan Kerja Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, agar saudara menugaskan peserta sesuai kriteria di atas untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan di atas dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di hotline MA pada extension 318 atau email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UNDUH DOKUMEN

Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2256/PAN/PP.01.3/9/2019 Tanggal 20 September 2019