Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Undangan FGD/Monev Implementasi Kebijakan Kepaniteraan MA terkait Penanganan Perkara bagi Pengadilan di Wilayah HUkum Provinsi Jawa Timur

Perihal : Undangan FGD Dalam Rangka Monev Kebijakan Kepaniteraan MA terkait Penanganan Perkara di MA

Kepada Yth

  1.     Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
  2.     Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
  3.     Ketua Pengadilan Negeri  se-Wilayah Hukum PT Surabaya
  4.     Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum PTA Surabaya
  5.     Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

 Dengan ini kami sampaikan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan PT. BNI Syariah akan menyelenggarakan  pertemuan (FGD) dalam rangka monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung meliputi: kewajiban penyampaian dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali (SEMA Nomor 1 Tahun 2014), kewajiban penyetoran biaya perkara melalui rekening virtual, dan prosedur penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri  untuk pengadilan di wilayah hukum provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Waktu  Penyelenggaraan  Focus Group Discussion
  • Hari/tanggal                     :  Senin /23 September 2019
    Waktu                             :  Pukul 09.00 sd. 15.00 WIB 
    Tempat Penyelenggaraan  : Hotel Santika Premiere Malang   

Jl. Letjen Sutoyo No 79 Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang

  1. Susunan Acara          : Terlampir
  2. Peserta          :
  3. Setiap pengadilan menunjuk 2 (dua) orang peserta yang terdiri dari Panitera (atau yang mewakili) dan  Operator yang menguasai penggunaan aplikasi Direktori Putusan.
  4. Salah seorang peserta membawa laptop
  5. Surat tugas peserta sekaligus konfirmasi kehadiran agar disampaikan melalui surat elektronik Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.  dengan subjek e-mail  “Sosialisasi  Kebijakan MA RI”.
  6. Pembiayaan:  
  • pe  Penyelenggara menanggung biaya akomodasi pertemuan sedangkan transportasi dan akomodasi peserta dibebankan kepada DIPA masing-masing Satuan Kerja Pengadilan.Berdasarkan hal tersebut, agar saudara menugaskan peserta sesuai kriteria di atas untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan di atas dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung  di hotline MA pada  extension  318 atau email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UNDUH DOKUMEN

Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  2538/PAN/PP.01.3/9/2019 tanggal 17 September 2019

Daftar Putusan Yang Perlu Dilakukan Upload Ulang

Beberapa tempat penyimpanan dokumen putusan pada sistem storage Direktori Putusan mengalami kerusakan yang mengakibatkan aplikasi Direktori Putusan tidak bisa mengakses file dokumen putusan. Akibatnya sejumlah putusan yang telah diunggah sebelumnya tidak bisa menampilkan tautan dokumen putusan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dokumen putusan yang tidak bisa diakses tersebut merupakan putusan yang diupload pada periode Januari 2022 sampai dengan Juli 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengunggahan kembali dokumen putusan tersebut.

Tim Pengelola Direktori Putusan telah mengidentifikasi putusan yang dokumennya tidak bisa diakses tersebut sebagaimana dalam tautan di bawah ini. Proses upload ulang tersebut hanya untuk mengupload putusan, sedangkan untuk meta data yang lainnya masih tersedia. Oleh karena itu  untuk memudahkan proses pengunggahan ulang Tim telah mneyediakan  tautan. Untuk pedoman uload ulang agar memedomani oetunjuk di bawah ini.

DAFTAR PUTUSAN TAHUN 2022 YANG PERLU DIUNGGAH ULANG

DAFTAR PUTUSAN TAHUN 2023 YANG PERLU DIUNGGAH ULANG

PRTUNJUK UPLOAD ULANG PUTUSAN

REKAPITULASI JUMLAH PUTUSAN YANG PERLU DIUPLOAD ULANG PER PENGADILAN

Dirjen Badilum Terima Laporan Kegiatan Rapat Pleno Pembaruan Buku II

Dalam rangkaian kegiatan pembaruan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (biasa dikenal dengan nama Buku II Mahkamah Agung RI), Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, SH, MH, melakukan rapat dan menerima laporan dari para anggota penyusun draft pembaruan. Kegiatan ini dilangsungkan secara  campuran (online dan offline), bertempat di Ruang Command Center DItjen Badilum pada hari Senin, 11 September 2023.

Pada kegiatan ini, Dirjen Badilum didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum. dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum. Hadir pula secara online para pimpinan pengadilan tinggi dan para hakim yang menjadi anggota tim penyusun.

Rapat ini merupakan tindak lanjut kegiatan penyusunan Buku II yang sebelumnya dilakukan pada Senin s.d. Rabu, 7 Agustus s.d. 9 Agustus 2023 di  Swiss-Bel Hotel Bogor, Jawa Barat

IMG_0757.JPG

IMG_0758.JPG

Pelantikan Pejabat Eselon III Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Guna mengisi kekosongan posisi jabatan struktural di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan dipimpin oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H. yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 di Lantai 2, Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta. Dalam pelantikan tersebut, terdapat 14 pejabat struktural yang dilantik dari masing-masing unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilantik adalah sebagai berikut:

  1. Edwin Ruliawan, S.H., M.H. sebagai Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; dan
  2. Puji Mulyani, S.E. sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

P9120044 min e6299

 MG 1819 df2b4

 MG 1842 18e99

P9120022 min 5362d