Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Membuka Kolokium Yudisial tentang Manajemen Perkara serta Penanganan Perkara Kejahatan Terorganisir Transnasional

Pada hari Senin, 9 Desember 2024, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. membuka acara Kolokium Yudisial bertempat di Hotel Four Points Surabaya, Jawa Timur. Acara ini diadakan oleh Kantor Pengembangan, Bantuan dan Pelatihan Kerjasama Luar Negeri (Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training, OPDAT) Amerika Serikat berkerja sama dengan Ditjen Badilum.

Pada acara Pembukaan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., Penasihat Hukum Tetap OPDAT Mr. Bruce Miyake, dan Wakil Direktur, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement U.S. Embassy Jakarta Mr. Justin Brown memberikan sambutan kepada peserta Kolokium Yudisial, yang terdiri atas para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A dan I A Khusus se-Indonesia serta Hakim-Hakim dari Amerika Serikat.

Pemukulan Gong oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menandai acara Kolokium Yudisial dibuka secara resmi. Kegiatan Kolokium Yudisial ini berlangsung mulai dari tanggal 9 sampai 13 Desember 2024 membahas permasalahan kejahatan terorganisir lintas batas negara (transnasional) seperti penyelundupan narkotika dan obat terlarang, yang menjadi pokok kerjasama antara negara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam sambutannya, Dirjen Badilum menyampaikan bahwa Kolokium ini adalah platform yang tepat untuk membahas tren terbaru dalam kejahatan terorganisir, termasuk modus operandi yang digunakan oleh pelaku serta perlunya kerjasama internasional. Melalui Kolokium ini, kita dapat mengeksplorasi praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi yang telah berhasil mengatasi tantangan serupa.

Selain itu, kita dapat berbagi wawasan dan pengalaman mengenai praktik terbaik dalam manajemen perkara. Kita akan membahas bagaimana teknologi dan inovasi dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara. 

Lebih lanjut dalam kaitan pemanfaatan teknologi dalam manajemen perkara, Beliau berharap kepada peserta dapat mendiskusikan antara lain, peluang untuk melakukan reformulasi format Berita Acara Persidangan menjadi lebih sederhana agar proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara efisien, termasuk kemungkinan perekaman sidang audio visual sebagai pelengkap Berita Acara Persidangan. “Dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Saya berharap ke depan ada penyederhanaan Berita Acara Persidangan, sehingga setelah persidangan ditutup, berita acara persidangan juga sudah selesai”.

1.png2.png

4.png3.png5.png

 

Ditjen Badilum Selenggarakan Rapat Koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia

Dalam rangka evaluasi kinerja dan diskusi isu-isu terkait pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia pada Kamis, 5 Desember 2024. Bertempat di Hotel Grand Mercure Solo Baru, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dengan didampingi oleh pejabat eselon II, serta diikuti oleh seluruh Ketua Pengadilan Tinggi. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari U.S. Department of Justice's (DOJ) Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) yang turut memberikan paparan dan gambaran terkait proses peradilan di Amerika Serikat dalam diskusi yang berlangsung sehingga dapat memberikan tambahan wawasan bagi para Ditjen Badilum, serta para Ketua Pengadilan Tinggi terkait penyelenggaraan administrasi dan kinerja yang mungkin dapat diadopsi pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum.

IMG 7249 f9fe7

IMG 7251 cf2cb

IMG 7257 e2b07

IMG 7341 d62ab

IMG 7310 469da

IMG 7322 5afb4

Ditjen Badilum Laksanakan Evaluasi atas Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan bagi Hakim dan Panitera di Tahun Anggaran 2024

Sepanjang tahun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, uji kelayakan dan kepatutan serta promosi dan mutasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis hakim dan panitera. Untuk mengevaluasi hasil kegiatan-kegiatan ini, dilakukan pembahasan pada Senin, 9 Desember 2024 yang dipimpin Direktur Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin, S.H, M.H

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan hakim dan panitera dalam menangani perkara, yang merupakan program nasional. Bimbingan teknis penanganan perkara berbasis restoratif sepanjang tahun 2024 telah diikuti 362 peserta, sementara bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan peserta sejumlah 278 orang.

Sepanjang tahun anggaran 2024 untuk hakim dan tenaga teknis Kepaniteraan, Ditjen Badilum telah melakukan proses kenaikan pangkat, uji kelayakan dan kepatutan serta proses pensiun dan penyesuaian gelar. Juga telah dilakukan rapat koordinasi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan Kepaniteraan dengan 6 pengadilan tinggi di Indonesia. Ditjen Badilum telah melaksanakan promosi dan mutasi untuk menempatkan hakim dan tenaga teknis Kepaniteraan di satuan kerja yang memerlukan, serta untuk pengembangan dan peningkatan karier aparat peradilan. Promosi dan mutasi pada tahun 2024 ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk hakim dan 3 kali untuk tenaga teknis Kepaniteraan.

Dengan evaluasi ini diharapkan dapat diketahui capaian dan kinerja Ditjen Badilum dalam pelaksanaan tugas meningkatkan kompetensi tenaga teknis dan layanan kepegawaian yang dilaksanakan, sehingga pada tahun 2025 ke depannya akan dapat berjalan lebih baik.

WhatsApp Image 2024-12-09 at 09.43.01 (1).jpeg

Evaluasi Kinerja Ditganis - 2024.pngEvaluasi Kinerja Ditganis - 2024 a.pngEvaluasi Kinerja Ditganis - 2024 c.jpg

WhatsApp Image 2024-12-09 at 09.43.12.jpegWhatsApp Image 2024-12-09 at 09.43.04 (1).jpegWhatsApp Image 2024-12-09 at 09.43.02.jpegWhatsApp Image 2024-12-09 at 09.43.01.jpegWhatsApp Image 2024-12-09 at 09.42.54.jpeg

WhatsApp Image 2024-12-09 at 11.47.11.jpeg

 

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Ketua PN Dompu dan Ketua PN Pulang Pisau Terima Penghargaan Insan Anti-Gratifkasi

Dalam rangka peringatan Hari Anti-Korupsi Se-Dunia pada 9 Desember 2024, Mahkamah Agung RI mengadakan Penyerahan Sertifikat SMAP dan Penganugerahan Insan Anti Gratifikasi Tahun 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H. M.H. dan dihadiri jajaran piminan Mahkamah Agung RI.

Dari Pelaporan Gratifikasi yang telah diterima, baik melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) maupun aplikasi GOL (Gratifikasi Online), Badan Pengawasan memilih beberapa orang hakim dan aparatur pengadilan untuk mendapatkan apresiasi berupa Penganugerahan Insan Anti-Gratifikasi dengan kriteria berupa Nilai Pelaporan, Ketepatan Waktu Pelaporan dan Jumlah Pelaporan. Dari hasil penilaian tersebut maka terpilih beberapa hakim dan aparatur pengadilan untuk mendapatkan Penganugerahan Insan Anti-Gratifikasi, di mana 3 (tiga) di antaranya berasal dri lingkungan peradilan umum, yaitu:

  1. Sugiyanto, S.H., M.H., Sekretaris Mahkamah Agung dan Plt. Kepala Badan Pengawasan;
  2. Hasanudin, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
  3. I Ketut Darpawan, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Dompu;
  4. Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I., Ketua Pengadilan Agama Ambarawa;
  5. Mohamad Zakiuddin, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau;
  6. Badar Hikmat, A.Md., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
  7. Rizka Dwi Puspita Sari, A.Md.A.B., Arsiparis Terampil sekaligus Bendahara Pengadilan Agama Polewali.

 WhatsApp Image 2024-12-09 at 14.38.06.jpegWhatsApp Image 2024-12-09 at 14.38.31.jpegWhatsApp Image 2024-12-09 at 14.38.30 (1).jpegWhatsApp Image 2024-12-09 at 14.38.30.jpeg