Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kinerja Pengadilan maka dibutuhkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala melalui Uji Kompetensi bagi para Panitera Pengadilan Negeri. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Uji Kompetensi ini untuk mengukur kemampuan individu yang masuk sebagai salah satu unsur dalam raport tenaga teknis (Fit and Proper, Pelatihan, E-Learning, Assesment, dan lain-lain) guna peningkatan karir yang bersangkutan.

Kegiatan ini dilaksanakan ecara online pada hari Selasa, 11 Februari 2025, dengan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., didampingi oleh DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.

Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., dengan adanya raport tenaga teknis dapat dipetakan tenaga teknis berdasarkan kualitas individu serta kemampuan manajerial dalam mengelola lembaga peradilan. Dengan demikian diharapkan penempatan tenaga teknis hakim maupun paniera akan lebih terarah, objektif, transparan, terukur yang akan meningkatkan kinerja Lembaga peradilan.

Kegiatan ini diikuti oleh para panitera pengadilan negeri, sejumlah total 353 peserta dengan rincian:

1. Panitera PN Kelas I.A Khusus sebanyak 13 Orang
2. Panitera PN Kelas I.A sebanyak 51 Orang 
3. Panitera PN Kelas I.B sebanyak 110 Orang 
4. Panitera PN Kelas II sebanyak 179 Orang  

Demi meningkatkan pelayanan bagi pegawai dan satuan kerja di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi data tenaga teknis peradilan umum yang dibuka pada hari Senin, 3 Februari 2025 di Ruang Command Center Ditjen Badilum secara daring. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., melalui sambutannya dengan didampingi oleh Kepala Subdirektorat Data dan Evaluasi, Saenal Akbar, S.H., M.H. Pada kegiatan yang diikuti oleh seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding ini, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu mengatasi permasalahan terkait data tenaga teknis di lingkungan peradilan umum, terutama terkait akurasi data dan sinkronisasi data tenaga teknis mulai dari Mahkamah Agung hingga data yang ada pada pengadilan. Selanjutnya, kegiatan rekonsiliasi data dibagi ke dalam beberapa sesi yang berlangsung hingga tanggal 6 Februari 2025.

Panitera berperan dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan dengan menyelenggarakan administrasi perkara, sehingga seorang panitera pengadilan negeri harus memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi. Untuk memastikan bahwa hanya calon terbaik yang menempati jabatan panitera pengadilan negeri klas IA dan IA khusus maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA dan IA Khusus. Terlebih lagi, pengadilan negeri Klas IA dan IA Khusus ini terletak di kota-kota besar, yang mempunyai beban penanganan dan eksekusi perkara yang banyak, sehingga harus dipastikan panitera pengadilan negeri dapat menjalankan tugas sebaik mungkin.

Kegiatan uji kelayakan dan kepatutan ini berlangsung pada Rabu dan Kamis, 5-6 Februari 2025, bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H, memimpin langsung kegiatan uji kelayakan dan kepatutan ini, didampingi Panitera Mahkamah Agung RI Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.,  dan Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H. M.Hum.

Kegiatan uji kelayakan dan kepatutan ini diikuti oleh 15 (lima belas)  peserta untuk  Pengadilan Negeri Kelas IA dan 9 (sembilan)  peserta untuk  Pengadilan Negeri IA Khusus. Setiap calon panitera pengadilan negeri diuji kemampuan dan pemahamannya tentang Kepemimpinan (Leadership) dan Integritas (Visi,misi dan wawasan); Kemampuan Teknis Hukum dan Peradilan (Perkara Pidana, Perdata, Hukum dan Kekhususan);  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Integritas; Kemampuan Teknis Administrasi Perkara;  Manajemen Administrasi Teknis dan Layanan Pengadilan; dan Kemampuan Teknologi Administrasi Peradilan.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan dapat dilihat di: https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/4653