Masih di awal tahun 2025, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., kembali mengadakan pembinaan bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Dengan didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., pembinaan ini dilakukan pada hari Kamis, 30 Januari 2025 di Ruang Command Center Ditjen Badilum. Kali ini, pembinaan dilakukan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru dimutasi ke Ditjen Badilum dan para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang telah lulus seleksi dan akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu, turut hadir para pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Ditjen Badilum. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan pembinaan khususnya terkait kinerja, integritas, dan kedisiplinan. Di samping itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga menyambut dan berkenalan dengan para PNS yang dimutasi dan baru bergabung dengan Ditjen Badilum.

Pengadilan hubungan industrial (PHI) di pengadilan negeri bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pemilik usaha. Peradilan ini melibatkan secara aktif serikat buruh dan asosiasi pengusaha, di mana serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili anggotanya.

Kabupaten Mimika sebagai lokasi beberapa perusahaan besar yang mempekerjakan banyak pekerja dianggap perlu memiliki peradilan PHI di wilayahnya. Karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Mimika sedang menjajaki kemungkinan pendirian pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Timika yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Mimika tersebut.

Dalam pembahasan awal ini, Ditjen Badilum diwakili oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura  Dr Djaniko M.H Girsang, SH., M.Hum turut hadir pula dalam kegiatan ini. Sementara Pemerintah Kabupaten Mimika diwakili oleh Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, S.H.,MM . Pembahasan awal ini dilakukan secara daring (online) melalui telekonferens, pada hari Kamis, 23 Januari 2025.

Harapan yang hendak dicapai dalam pembentukan peradilan PHI ini adalah agar para pencari keadilan, baik buruh maupun pengusaha, dapat lebih singkat dan cepat dalam menuntaskan permasalahan hukum terkait hubungan industrial, seperti kotrak kerja, hak gaji karyawan dan pemutusan hubungan kerja, tanpa harus jauh-jauh menuju peradilan PHI terdekat di wilayah Pulau Papua yang saat ini yang berada di Pengadilan Negeri Jayapura. Dengan demikian beban biaya yang harus dikeluarkan pekerja maupun pemilik usaha dapat lebih ringan.