Pengadilan hubungan industrial (PHI) di pengadilan negeri bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pemilik usaha. Peradilan ini melibatkan secara aktif serikat buruh dan asosiasi pengusaha, di mana serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili anggotanya.

Kabupaten Mimika sebagai lokasi beberapa perusahaan besar yang mempekerjakan banyak pekerja dianggap perlu memiliki peradilan PHI di wilayahnya. Karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Mimika sedang menjajaki kemungkinan pendirian pengadilan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Timika yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Mimika tersebut.

Dalam pembahasan awal ini, Ditjen Badilum diwakili oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura  Dr Djaniko M.H Girsang, SH., M.Hum turut hadir pula dalam kegiatan ini. Sementara Pemerintah Kabupaten Mimika diwakili oleh Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, S.H.,MM . Pembahasan awal ini dilakukan secara daring (online) melalui telekonferens, pada hari Kamis, 23 Januari 2025.

Harapan yang hendak dicapai dalam pembentukan peradilan PHI ini adalah agar para pencari keadilan, baik buruh maupun pengusaha, dapat lebih singkat dan cepat dalam menuntaskan permasalahan hukum terkait hubungan industrial, seperti kotrak kerja, hak gaji karyawan dan pemutusan hubungan kerja, tanpa harus jauh-jauh menuju peradilan PHI terdekat di wilayah Pulau Papua yang saat ini yang berada di Pengadilan Negeri Jayapura. Dengan demikian beban biaya yang harus dikeluarkan pekerja maupun pemilik usaha dapat lebih ringan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan  Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H, M.Hum, bersama  Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara Sodikin, S.E., S.H., M.H. dan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. membuka kegiatan Konsolidasi dan Akurasi data Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024, yang diikuti oleh seluruh Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA, termasuk Mahkamah Syariyah Aceh) di Indonesia. Kegiatan gabungan antara Ditjen Badilum dan Ditjen Badilag ini berlangsung dari hari Rabu hingga Jumat, 22-24 Januari 2025 di Hotel Hilton Bandung, Jawa Barat.

Anggaran selama tahun 2024 yang dilakukan konsolidasi laporan keuangannya dalam kegiatan ini meliputi DIPA 005.02 (Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya), DIPA 005.03 (Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk lingkungan peradilan umum) dan DIPA 005.04(Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk lingkungan peradilan agama). Kegiatan gabungan ini diselenggarakan dengan semboyan "Sinergi dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan untuk Mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI".

Pada pembukaannya Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan  Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H, M.Hum, mengharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang akurat dan akuntabel, sehingga dapat mendukung target Mahkamah Agung RI untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait hal tersebut beliau menyampaikan beberapa himbauan, yaitu:

1. Agar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat mematuhi aturan Mahkamah Agung dan aturan eksternal;
2. Setiap pejabat dan pengelola keuangan harus memiliki pemahaman yang sama, kecermatan dan ketelitian terhadap pelaksanaan dan aturan yang ada. Kunci suksesnya laporan keuangan terletak pada pejabat dan pengelola keuangan yang handal dan mau belajar;
3. Peningkatan kompetensi dan kaderisasi yang berjenjang di bidang anggaran dan akuntansi pelaporan;
4. Meminimalisir temuan BPK dan mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang ada;
5. Dapat mengoptimalkan teknologi informasi yang canggih dalam mendukung kinerja pekerjaan agar lebih efektif, efisien dan mudah tercatat.

Dalam kegiatan ini, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama dari Indonesia mendapat kesempatan berdiskusi dan menyampaikan capaian pengelolaan keuangan dengan Ditjen Badilum dan Ditjen Badilag, serta pemateri dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali menggelar Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (PERISAI), pada Senin, 20 Januari 2025. Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dihadiri secara langsung oleh para pimpinan Diten Badilum, serta secara daring oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia.

PERISAI edisi ke-3 ini menghadirkan tema "Kinerja Berkualitas dengan Integritas", dengan narasumber Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasn Mahkamah Agung RI, Aminal Umam, S.H., M.H.

Dalam paparannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengingatkan bahwa kinerja berkualitas terdiri atas kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, cepat &efisien, transparan & akuntabel, serta dijalankan dengan penuh etika & integritas. Beliau juga menyatakan bahwa kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga peradilan, sangat bergantung pada integritas hakim & aparatur pengadilan serta konsitensi dalam pelayanan.  Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Hakim dan aparatur pengadilan merupakan salah satu profesi sehingga ia merupakan pilihan.

Namun integritas dalam menjalankan tugas sebagai hakim dan aparatur pengadilan merupakan kewajiban dan bukan lagi sebuah pilihan. Untuk mewujudkan integritas ini, aparat peradilan harus mau bergerak dari zona nyaman, dan melakukan perbaikan secara menyeluruh, misalnya dengan meingkatkan disiplin kerja dan mengingatkan rekan di pengadilan tentang kode etik dalam penanganan perkara.

Sementara itu hakim tinggi pengawas Aminal Umam, S.H., M.H. menyampaikan pentingnya integritas bagi aparat, dan integritas ini harus dijaga meski mendapat hambatan dan tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Beliau juga menjawab pertanyaan para hakim dan pimpinan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dalam diskusi di akhir acara.

Kegiata PERISAI yang dimoderatori Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin, S.H., M.H. ini diselenggarakan oleh Ditjen Badilum sebagai upaya penguatan dan internalisasi integritas dan semangat pelayanan pada aparat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh dalam menjalankan tugas.