Regenerasi aparatur peradilan merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat terelakkan. Hal ini khususnya sangat dibutuhkan oleh hakim sebagai ujung tombak peradilan. Oleh karena itu, para calon hakim yang akan menjadi bagian dari regenerasi ini perlu memiliki pembekalan dan kompetensi yang cukup, khususnya terkait integritas yang menjadi topik perbincangan yang hangat saat ini. Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif atau Perisai episode ke-4, mengangkat tema "Pembentukan Calon Hakim: Mempersiapkan Masa Depan MA, Membangun MA Masa Depan" yang wajib diikuti oleh para calon hakim di lingkungan peradilan umum pada hari Senin, 10 Maret 2025. Pertemuan, yang dilaksanakan secara daring di Ruang Command Center Ditjen Badilum tersebut, menghadirkan dua narasumber, yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. H. Sumpeno, S.H., M.H. Dengan dimoderatori oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., Perisai kali ini membahas secara tuntas mengenai tugas dan fungsi hakim, etika, hingga berbagai hal yang perlu dimiliki oleh seorang hakim seperti integritas, moral, dan inisiatif. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada sesi pertama menyampaikan pentingnya integritas bagi hakim, serta perlunya kemauan untuk terus belajar agar para hakim dapat terus berkembang, baik karir maupun kompetensinya, serta mau berkontribusi terhadap satuan kerjanya. Pada sesi kedua, Dr. H. Sumpeno, S.H., M.H., menyampaikan mengenai beratnya tanggung jawab sebagai hakim dan berbagai peraturan yang perlu diperhatikan oleh para hakim agar dapat selalu menjaga integritasnya dan terhindar dari perilaku korupsi. Di akhir pertemuan ini, para peserta yang terdiri dari para calon hakim, mentor, dan tutor bagi para calon hakim berkesempatan untuk berdiskusi terkait materi yang disampaikan. Dialog berlangsung secara interaktif dan terlihat bahwa para peserta sangat antusias dalam mengikuti diskusi ini.

Mahkamah Agung RI melakukan pencanangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk meningkatkan integritas peradilan dengan mencegah penyuapan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pencanangan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan(SMAP) ini dipimpin oleh Plt. Kepala Badan Pengawasan, Sugiyanto, S.H., M. H. dan dihadiri para pejabat eselon I di Mahkamah Agung RI. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Badan Pengawasan RI, Gedung Sekretariat Mahkamah AGung RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada hari Rabu, 5 Maret 2025.

Plt. Kepala Badan Pengawasan, Sugiyanto, S.H., M. H menyampaikan bahwa Badan Pengawasan menunjuk 17 pengadilan  untuk menjalankan progam SMAP ini pada tahun 2025, sehingga kemudian pengadilan ini dapat menjadi contoh untuk satuan kerja lainnya.

Pada kegiatan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menyampaikan materi tentang langkah-langkah yang telah dilakukan Ditjen Badilum dalam mencegah penyuapan. Langkah-langkah ini antara lain arahan penyediaan ruang tamu terbuka di seuruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, penerapan aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi atau disebut dengan SATU JARI, pencegahan gratifikasi dalam proses promosi dan mutasi hakim dan tenaga teknis, serta pemberlakuan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di lingkungan peradilan umum.

Beliau juga berpesan agar para pimpinan pengadilan harus mampu membangun budaya kerja dan menyatukan semua lini hingga lini terkecil untuk mencegah penyuapan dan gratifikasi dalam pelayanan pada pencari keadilan.