Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendorong setiap instansi untuk menyusun laporan kinerja secara akurat dan tepat waktu. Laporan ini tidak hanya menjadi alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, serta membangun kepercayaan masyarakat. Di lingkungan Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersama dengan Badan Pengawasan kembali melakukan sosialisasi terkait peraturan terbaru tentang SAKIP ini. Sosialisasi yang diadakan secara daring pada hari Senin, 24 Februari 2025 ini dihadiri oleh seluruh pengadilan tinggi dan pengadian negeri di Indonesia.

Kegiatan ini dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. secara online, sementara hadir secara langsug pada kegiatan ini adalah Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.E. M.Hum, dan Direktur  Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Sebagai pemateri, kegiatan ini menghadirkan auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ferry Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., CA., M.Ak., CFr.A, dan Iva Fairouz Afrinadya, S.H., M.H. 

 Materi yang disampaikan oleh pemateri termasuk penyusunan dan penetapan target kinerja, proses perhitungan capaian kinerja melalui persentase, indeks dan jumlah, peraturan terbaru dari Mahkamah Agung RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penyusunan laporan kinerja serta tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP. Di penghujung kegatan,pengadilan tinggi dan pengadian negeri berdiskusi langsung dengan pemateri dari Badan Pengawasan tentang SAKIP ini. 

Ditjen Badilum kembali mengadkaan kerja sama dengan instansi luar negeri. Kali ini, Ditjen Badilum dan Pengadilan Sirkuit Federal dan Pengadilan Keluarga Australia (Federal Circuit and Family Court of Australia, FCFCOA) mengadakan dialog tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. Kegiatan ini diadakan di Command Center Ditjen Badilum pada Jumat, 21 Februari 2025 dan dihadiri pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia..

Ditjen Badilum menggelar dialog yudisial ini dengan tema Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., membuka diskusi dan berharap kegiatan ini bisa tingkatkan kompetensi peradilan dalam perlindungan anak dan perempuan.

Sebagai narasumber hadir Judge Patrizia Mercuri, Wakil Ketua Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA), dan Judge Elizabeth Boyle, Hakim Agung pada FCFCOA. Kemudian hadir pula Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M. M. dan Ketua PN Jakarta Barat Dr. Dahlan, S. H., M. H.

Dialog Yudisial ini dihadiri online oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia, dan satuan kerja dapat bertanya ke narasumber tentang pelindungan anak dan perempuan. Pokok materi yang dibahas terkait perlindungan anak dan perempuan termasuk dispensasi nikah di bawah umur, hak asuh anak dalam perceraian dan perlindungan korban kekerasan rumah tangga.