Penanganan perkara saat ini telah mengalami pergeseran paradigma, dari yang sebelumnya fokus pada mengadili pelaku berubah menjadi lebih berfokus pada pemulihan, khususnya bagi pelaku. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif. Sebagai salah satu tugasnya dalam memberikan sarana peningkatan kompetensi tenaga teknis, khususnya mengenai penanganan perkara berbasis keadilan restoratif, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggaran Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif secara daring yang berlangsung selama dua hari, tanggal 17 s.d. 18 Maret 2025. Melalui Ruang Command Center Ditjen Badilum, kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H Bambang Myanto, S.H., M.H. Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber, yaitu:

1. Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan)
2. Kombes Pol. Harun, S.I.K., S.H., M.H. (POLRI)
3. Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H. (Kabag Administrasi pada Setdep Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam)
4. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)
5. Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya)

Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi para hakim dalam menangani perkara dengan berbasis keadilan restoratif, serta memberikan perspektif terhadap implementasi keadilan restoratif baik dari sisi akademis, dalam proses penyidikan, hingga pedoman dalam mengadili di pengadilan. Bimtek ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Tinggi pada wilayah Pengadilan Tinggi Riau. Setelah pemaparan materi, setiap peserta melakukan diskusi berdasarkan studi kasus yang diberikan dan mempresentasikan hasilnya kepada para narasumber. Penyelenggaraan bimtek ini juga didukung dengan penggunaan Badilum Learning Center (BLC) sebagai sarana bagi para peserta dalam pembelajaran mandiri sebelum mengikuti bimtek ini, serta sebagai sarana evaluasi pembelajaran berupa kuis dan ujian komprehensif yang perlu dikerjakan oleh seluruh peserta.

Bulan Ramadhan sejatinya merupakan waktu yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketaqwaan dan kapasitas diri. Tidak terbatas hanya dalam beribadah, tetapi hal ini juga merupakan momen untuk meningkatkan kinerja dan inetegritas, khusus bagi para aparatur peradilan, tidak terkecuali di lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan tausyiah Ramadhan yang diisi oleh Ustadz Adi Hidayat, Lc., M.A. pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan juga diikuti secara daring oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan dilanjutkan penyampaian tausyiah oleh Ust. Adi Hidayat. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan agar bulan Ramadhan dapat menjadi momentum tidak hanya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, tetapi juga sekaligus sarana untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas kita dalam bekerja. Selain itu, beliau juga mengingatkan pentingnya integritas dalam bekerja. Di akhir kegiatan, juga dilakukan pemberian santunan bagi anak yatim piatu dan buka puasa bersama seluruh jajaran Ditjen Badilum.

Pada Kamis, 13 Maret 2025, Sekretaris Mahkamah Agung RI Sugiyanto, S.H., M.H, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menerima undangan dan menghadririRapat Dengar Pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Rapat dengar pendapat Mahkamah Agung RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI ini dipimpin oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., Ketua Komisi III DPR RI.  Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang penegakan hukum ini memberikan perhatian serius terhadap pelayanan pencari keadilan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, serta juga kepada kelayakan sarana dan prasaran pengadilan dan kesejahteraan aparat peradilan. Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan dengan agenda membahas Program Prioritas dan Strategis Mahkamah Agung 2025 dan ⁠Tata Kelola Dukungan Teknis dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Mahkamah Agung RI Sugiyanto, S.H., M.H,  memaparkan tentang pengelolaan sumberdaya manusia, anggaran, dan pengawasan pada MA. Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memaparkan tentang apa saja yang terlah dilakukan dalam meningkatkan kompetensi, integritas dan pelayanan di lingkungan peradilan umum.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memaparkan tentang jumlah dan kebutuhan hakim dan SDM di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri kepada Komisi III DPR RI. 

Dalam kegiatan rapat dengar pendapat ini, hadir pula para pejabat tinggi pratama dan pejabat struktural Ditjen Badilum di Gedung MPR/DPR.  Di akhir rapat dengar pendapat ini, Mahkamah Agung RI berkesempatan bertanya jawab dengan para wakil rakyat dari Komisi III DPR RI.