Mahkamah Agung RI memberi apresiasi pengabdian lebih dari empat dekade oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Setyawan Hartono, S.H., M.H., dengan upacara wisuda purnabakti pada Selasa, 29 April 2025.

Ketua Mahkamah Agung RI, Y.M. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., memimpin upacara wisuda purnabakti yang mengantar Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Setyawan Hartono, S.H., M.H. memasuki masa pensiun.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang tinggi atas dedikasi, integritas, dan keteladanan yang ditunjukkan KPT Yogyakarta selama menjadi hakim.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suharto, S.H., M.H., para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para Hakim Tinggi, dan lainnya.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. turut menghadiri kegiatan wisuda purnabakti yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini.

Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. berkunjung ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan berdiskusi tentang pelayanan dengan jajaran Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Jumat, April 2025.  Beliau disambut oleh Ketua PN Bangkinang, Soni Nugraha, S.H., M.H dan Wakil Ketua PN Bangkinang, Hendri Sumardi, S.H., M.H beserta hakim dan pegawai.

Kunjungan Dirjen Badilum ini dalam rangka pembinaan terkait peningkatan integritas, serta memberi apresiasi pada PN Bangkinang yang telah memenangkan Juara I PTSP pada pengadilan negeri di tahun 2024 lalu. Dalam kunjungan ini, Dirjen Badilum berdiskusi dengan pegawai dan hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang. yang baru saja melakukan senam pagi bersama dan kegiatan kebersihan di hari Jumat. Dirjen Badilum berpesan pada jajaran PN Bangkinang agar selalu menjaga integritas, disiplin, tepat waktu, dan agar semua layanan transaksional tidak ada lagi, serta juga harus menjaga diri dari intervensi pihak berperkara.

Misalnya, beliau berharap agar pegawai dan hakim tidak lagi bebas bertemu pihak berperkara di kantin pengadilan, agar menghindarkan peluang terjadinya benturan kepentingan dan agar tidak ada tekanan dalam memutus perkara.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Bimbingan Teknis Layanan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2025 dari tanggal 23 April 2025 sampai dengan 25 April 2025 di Balikpapan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Pengadilan Tinggi, Sekretaris Pengadilan Negeri, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri, dan Perwakilan dari Pos Bantuan Hukum baik yang mengikuti secara luring ataupun secara daring.

Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH sekaligus memberikan materi tentang "Prosedur Pemeriksaan Perkara bagi Penyandang Disabilitas" sebagaimana telah terkonsep di dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung. Dalam kegiatan pembukaan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Ibu Eliza Octavianti Rogi, S. Pd selaku Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) dengan tema materi tatacara memangani penyandang disabilitas intelektual khususnya anak dengan down syndrome. dalam sesi tersebut juga turut memberikan materi perwakilan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) cabang Balikpapan

Di hari berikutnya kegiatan bimtek dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Ibu Zahlisa Vitalitas, SH, MH Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum tentang Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Bapak Achmad Basyari, SE Kepala Seksi Bimbingan I tentang Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan.

Kegiatan bimbingan teknis dilanjutkan dengan mengunjungi Pengadilan Negeri Balikpapan untuk melaksanakan peninjauan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri tersebut. Setelah itu kegiatan dilanjukat dengan diskusi kelompok oleh seluruh peserta dengan tema pembahasan sarana dan prasarana disabilitas yang belum layak pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan hal - hal apa saja yang bisa diperbaiki pada sarana dan prasarana disabilitas di Pengadilan Negeri Balikpapan dan satuan kerja masing - masing peserta.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Bapak Drs. Gufroni Sakaril, MM selaku Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dengan tema Etika Berinteraksi dan berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas, pada sesi tersebut materi juga diberikan oleh Sekretaris Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) cabang Balikpapan. Setelah seluruh tahapan pemberian materi sudah dilaksanakan oleh narasumber, kegiatan bimbingan teknis ditutup oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.