Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menerima kunjungan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih, pada hari Kamis, 08 Mei 2025. Kunjungan yang dipimpin oleh Kasatgas Pemeriksaan LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK, Nexio Helmus ini terkait pertukaran akses data dan kerja sama pembangunan aplikasi untuk pembinaan dan pemantauan para hakim dan tenaga teknis peradilan umum.

Dalam kunjungan ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H, menjelaskan tentang aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI). Aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh Ditjen Badilum ini mengumpulkan data terkait kinerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, sehingga memudahkan pemantauan kinerja dan pembinaan oleh Mahkamah Agung RI.

Terkait aplikasi ini, Dirjen Badilum dan KPK tengah menjajaki kerjasama yang meungkinkan Ditjen Badilum untuk memantau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para hakim dan pejabat peradilan, melalui akses Application Programming Interface (API) yang terhubung dengan aplikasi SATU JARI Ditjen Badilum. Data ini sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan Mahkamah Agung dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran integritas aparat peradilan.

Peningkatan pemantauan dan pembinaan integritas ini sejalan dengan arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Y.M. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.untuk meningkatkan integritas dengan mencegah pelayanan transaksional seperti gratifikasi atau suap, yang memperkaya diri sendiri.

Diharapkan dengan kerja sama ini, Dirjen Badilum dan KPK dapat meningkatkan pencegahan dini tindakan pelanggaran di lingkungan peradilan umum, untuk meningkatkan kualitas pelayanan para pencari keadilan.

Dalam rangkaian kegiatan di Jawa Tengah,Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, H. Mochamad Hatta , S.H., M.H, berkunjung dan meninjau pelayanan di Pengadilan Negeri Klaten pada Selasa, 29 April 2025.  Para pimpinan disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten R. Aji Suryo, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Dr. Mohammad Amrullah, S.H.,M.H., para hakim, calon hakim dan pegawai PN Klaten.

Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. meninjau pelayanan di PTSP PN Klaten, termasuk pemberian layanan prioritas bagi penyandang disabilitas di PN Klaten. Selanjutnya dalam pembinaan di ruang sidang utama PN Klaten, beliau mengingatkan tentang pentingnya integritas dana menangani perkara, dan semangat dalam melayani pencari keadilan. Pembinaan oleh DIrjen Badilum dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ini diikuti oleh hakim, calon hakim, dan pegawai PN Klaten, yang antusias mendengarkan dan berdiskusi terkait tugas sehari-hari di pengadilan.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyambut kunjungan para pimpinan PT. Pos Indonesia (Persero) pada hari Jumat, 02 Mei 2025, membahas pengiriman surat di pengadilan. Pada kunjungan terkait pengiriman surat di pengadilan ini hadir pula Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

impinan PT Pos Indonesia (Persero) yang berkunjung ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah Tonggo Marbun (Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. Pos Indonesia) dengan didampingi Arifin Muchlis (Direktur Utama PT. Pos Logistik), Dino Ariyadi (Executive Vice President Enterprise Business PT. Pos Indonesia), Joniar Sinaga (Account Manager Enterprise Business PT. Pos Indonesia), dan Andrean (Account Manager Enterprise Business PT. Pos Indonesia).
Dalam pertemuan tersebut, membahas mengenai mekanisme penyampaian surat tercatat, kendala-kendala dalam pengiriman surat tercatat, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi pengiriman surat tercatat, serta peluang kerja sama lainnya.

Dalam kunjungan ini, Dirjen Badilum mengajak pimpinan PT. Pos Indonesia (Persero) meninjau Command Center Ditjen Badilum yang digunakan untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menjelaskan kepada jajaran PT. Pos Indonesia (Persero) pentingnya kecermatan dalam pengiriman relaas panggilan dan pemberitahuan putusan serta dampak hukumnya jika terjadi keterlambatan ataupun kekeliruan dalam penyampaian, termasuk dalam kaitannya dengan program prioritas Ditjen Badilum untuk percepatan penanganan perkara. Karenanya pengiriman surat tercatat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjt beliau mengharapkan agar kedepannya, Aplikasi KIBANA yang digunakan untuk melacak kiriman Surat Tercatat dapat segera terintegrasi dengan Aplikasi SIPP, sehingga lebih memudahkan Hakim dalam pemantauan relaas panggilan, dan juga dapat dipantau melalui Aplikasi SATU JARI Badilum.

Pada kesempatan tersebut, Tonggo Marbun juga menyampaikan peluang kerja sama lainnya dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, misalnya pengiriman barang hakim dan tenaga teknis yang mutasi ke wilayah lain.

Kunjungan dari PT. Pos Indonesia (Persero) ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan implementasi pengiriman surat tercatat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan.