Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Asnahwati, S.H., M.H.. memasuki masa pensiun dan dilepas oleh para hakim tinggi dan pimpinan peradilan dalam acara wisuda purnabakti. Wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Y.M., Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,  berlangsung di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang bertempat di kota Bandar Lampung, provinsi Lampung pada hari Rabu, 16 April 2025.

Pada sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Asnahwati, S.H., M.H.. adalah  sosok yang menjadi teladan sebagai seorang hakim perempuan yang berprestasi dan berhasil meraih capaian karier yang dapat menjadi contoh bagi para hakim-hakim perempuan lain. Beliau juga menyatakan apresiasi atas pengabdian Pengadilan Tinggi Tanjung Karang kepada bangsa, negara dan instansi selama menjadi pegawai di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. ikut menghadiri prosesi wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang bersama para pimpinan Mahkamah Agung RI.

 Ditjen Badilum kembali mendapatkan kesempatan untuk menambah jajaran pejabat fungsional untuk mendukung kinerjnya. Kali ini, pejabat fungsional atas nama Danang Agus Setiawan, S.Kom., M.H. dilantik sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Subdirektorat Mutasi Hakim. Pelantikan dan pengambilan sumpah abatan dilaksanakan di ruang Command Center DItjen Badilum pada Senin, 14 April 2025, di hadapan para pimpinan Ditjen Badilum.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. melantik sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan ini. Hadir pula Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H, dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.

Dalam pesan pelantikantikannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyampaikan agar pejabat fungsional yang dilantik dapat menjalankan tugas sebaiknya, mengingat posisi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur sangat strategis karena akan terlibat dalam pengembangan tenaga teknis dan pegawai, seperti dalam kegiatan uji kelayakan dan kepatutan, serta promosi dan mutasi.

Beliau juga mengingatkan agar pejabat di lingkungan Ditjen Badilum menjunjung tinggi integritas dan tidak melakukan praktek transaksional seperti gratifikasi, yang dapat merusak marwah dan citra institusi Mahkamah Agung RI.

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. memimpin rapat koordinasi teknologi informasi (TI) di lingkungan Ditjen Badilum, sekaligus memimpin sosialisasi aplikasi Layanan Terpadu Elektronik (Lentera) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP +). Kegiatan ini berlangsung di Command Center Ditjen Badilum, pada Jumat, 11 April 2025.

Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan pembuatan surat keluar, penerimaan surat masuk, disposisi surat, pemberian layanan pada hakim, panitera dan satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, serta membantu pimpinan dalam melakukan pembinaan. Kedua aplikasi ini dikembangkan secara mandiri oleh para pranata komputer dan pegawai lain di lingkungan DItjen Badilum, sehingga dapat tercapai efisiensi dalam pengembangan dan dapat memudahkan penambahan fitur di kemudian hari. 

Dengan kedua aplikasi ini, para pimpinan Ditjen Badilum mengharapkan agar pelaksanaan tugas sehari-hari dapat lebih cepat, efektif dan efisien. Kedua aplikasi ini diharapkan juga memudahkan satuan kerja di daerah yang jauh dengan Jakarta untuk mendapat pelayanan, tanpa harus menghabiskan anggaran untuk perjalanan dinas ke DItjen Badilum atau dengan mengirimkan surat.

Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh pejabat administrator (eselon III) DItjen Badilum, serta para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan memberikan layanan Ditjen Badilum pada aparat peradilan umum.