Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Ditjen Badilum Kenalkan Regulasi Kompetensi Pendidikan Bagi Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Para hakim selain memiliki kewajiban dalam memutus perkara, juga berhak atas pendidikan dan pengembangan kompetensi. Untuk mengenalkan peraturan terkait pengembangan kompetensi dan pendidikan hakim, Ditjen Badilum mengadakan sosialisasi bertempat di Aryaduta Hotel Bandung pada 6-8 November 2024, yang dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin, S.H., M.H.

Dalam kegiatan ini, kepada para aparat peradilan di wilayah provinsi Jawa Barat dikenalkan Ketentuan dan Kebijakan Kompetensi Pendidikan Terkait Aturan PJJ, Hybrid, dan Jarak Jauh Berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, dan Ketentuan dan Kebijakan Kompetensi Pendidikan Terkait Rekomendasi Bagi PTN/PTS Berakreditasi C Berdasarkan SE Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2021.

Kegiatan yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini bertujuan agar pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat membantu para hakim dalam memperoleh hak pendidikan dan administrasi terkaitnya, seperti pencantuman gelar dan penyetaraan ijazah, serta kenaikan pangkat.

WhatsApp Image 2024-11-08 at 13.28.39 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-11-08 at 13.28.41 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-11-08 at 13.28.43 (3).jpeg

WhatsApp Image 2024-11-08 at 13.28.44 (2).jpeg

 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Kunjungi Pengadilan Negeri Surakarta Bersama Delegasi dari Pengadilan Federal Amerika Serikat

Dalam rangkaian kegiatan di Provinsi Jawa Tengah, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. melaksanakan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Jumat, 6 Desember 2024. Beliau disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Marice Dillak, S.H., M.H. berserta jajaran hakim dan pegawai. 

Dalam kunjungan kerja ke PN Surakarta ini hadir pula delegasi Pengadilan Federal Amerika Serikat (United States Federal Court), yang terdiri dari Judge David O. Carter dan ⁠Judge Fred W. Slaughter (Hakim Pengadilan Federal Wilayah California Tengah) dan ⁠Bruce Miyake dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Bersama Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., delegasi Pengadilan Federal Amerika Serikat ini pelayanan pada pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Surakarta yang diberikan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kunjungan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan baik peradilan kedua negara.

Delegasi Pengadilan Federal Amerika Serikat ini juga meninjau ruang sidang dan sarana prasarana pelayanan pada pencari keadilan pada gedung Pengadilan Negeri Surakarta, serta berdiskusi dengan para hakim dan pegawai pengadilan.

IMG_20241206_094407.jpg IMG_20241206_092405.jpg

DSC08796.JPG

DSC08804.JPG

DSC08812.JPG

IMG_20241206_085430.jpgIMG_20241206_084602.jpg

IMG_20241206_101459.jpg

IMG_20241206_091404.jpg

DSC08825.JPG

 

Ditjen Badilum Gelar Pembekalan bagi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita yang Akan Melaksanakan Tugas di Tempat Baru

Dalam rangka memastikan integritas dan kompetensi kepaniteraan peradilan umum selaku pelaksana administrasi perkara, Ditjen Badilum mengadakan pembekalan secara online kepada para pejabat Kepaniteraan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang baru mendapatkan tugas mutasi ke satuan kerja baru. Kegiatan ini dibuka Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin, S.H., M.H. pada hari Selasa, 5 Oktober 2024.

Pada pembekalan ini Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin, S.H., M.H. menyampaikan materi tentang:

  1. Hakikat & Tugas Pokok Panitera & Panitera Muda;
  2. Kedudukan Panitera & Panitera Muda Di Pengadilan;
  3. Kode Etik & Pedoman Perilaku Panitera & Jurusita;
  4. Digitalisasi Pelayanan Peradilan;
  5. Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
  6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) & Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK); serta
  8. Zona Integritas & AMPUH.

Pada sesi pertama, sebanyak 295 peserta yang terdiri dari 80 panitera, 77 orang panitera muda hukum, 1 orang panitera muda niaga, 57 orang panitera muda perdata, 1 orang panitera muda perikanan, 7 orang panitera muda peradilan hubungan industrial (PHI), 60 orang panitera muda pidana, dan 12 orang panitera muda tindak pidana korupsi (tipikor) mengikuti pembinaan dan arahan dari Ditjen Badilum.

Selanjutnya pada sesi kedua, hadir 280 orang peserta yang terdiri dari 152 orang panitera pengganti, 37 orang juru sita, 47 orang juru sita pengganti dan 44 orang staf kepaniteraan yang mengikuti pembekalan secara online. Diharapkan setelah mengikuti pembekalan ini, pejabat Kepaniteraan dapat memberikan pelayanan prima pada pencari keadilan di satuan kerja baru.

IMG_6399.jpgIMG_6395.jpgIMG_6392.jpgIMG_6393.jpgIMG_6389.jpgIMG_6349.jpgIMG_6347.jpgIMG_6342.jpgIMG_6341.jpgIMG_6340.jpgIMG_6332.jpgIMG_6331.jpgIMG_6330.jpg

IMG_6329.jpgIMG_6415.jpgIMG_6407.jpg

 

Hadirkan Para Pimpinan Pengadilan Tinggi se-Indonesia secara Online, Ditjen Badilum Laksanakan Rapat Koordinasi Membahas Tugas dan Pembinaan Satuan Kerja

Menindaklanjuti arahan dari Ketua Mahkamah Agung Y.M. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. untuk meningkatkan pengawasan melekat pada satuan kerja dan untuk membahas program pimpinan baru Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggelar rapat koordinasi dengan para Ketua dan Wakil Ketua dari 34 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia secara daring pada hari Senin, 4 November 2024. Dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. dan para pejabat eselon III pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyapa setiap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi satu persatu. Beliau meminta pimpinan Pengadilan Tinggi dapat mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi dan merapatkan barisan untuk mengingatkan para hakim dan pegawai pengadilan agar tercapai zero pelanggaran, dengan melakukan pencegahan dan mitigasi risiko agar tidak terjadi lagi pelanggaran seperti sebelumnya.

Pada rapat koordinasi ini, Dirjen Badilum mengingatkan kembali bahwa ada 4 fungsi yang harus dijalankan oleh pengadilan tinggi sebagai kawal depan (voorpost), yaitu fungsi mengadili, pembinaan, administrasi dan pengawasan. Beliau juga meminta pimpinan dan hakim tinggi menjadi role model bagi pegawai di bawahnya, sehingga harus bisa menjadi contoh dan panutan, serta haris bisa melakukan pembinaan dan akselerasi kinerja. 

Dalam kesempatan ini, Dirjen Badilum berdiskusi dengan para pimpinan tentang pelaksanaan tugas , serta tantangan apa yang dihadapi di satuan kerja.

IMG_6285.jpg

IMG_6256.jpg

IMG_6299.jpg

IMG_6307.jpg

IMG_6313.jpg

IMG_6306.jpg

IMG_6286.jpg

IMG_6320.jpg

video1284414086.mp4_snapshot_01.16.05.077.jpg

WhatsApp Image 2024-11-04 at 16.23.53 (1).jpeg