Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selalu berusaha untuk mendorong satuan kerja pengadilan negeri untuk meningkatkan kualitas layanan. Salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan bagi satuan kerja yang memberikan pelayanan terbaik. Tahun ini, Ditjen Badilum kembali melaksanakan penilaian lomba dalam untuk memilih satuan kerja dengan prestasi dalam kinerjanya. Salah satu yang dilombakan adalah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Pengadilan Negeri Jakarta  Utara menjadi salah satu satuan kerja yang lolos ke tahap lanjutan penilaian, sehingga mendapat kunjungan penilaian dari Ditjen Badilum pada tanggal hari Jumat, 18 Oktober 2024. '

Tim dari Ditjen Badilum yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Herti Setiawati RR, S.H., M.H. disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menilai proses pemberian informasi terkait pelayanan peradilan kepada masyarakat. Sebagai pengadilan negeri yang sudah menerapkan register perkara berbasis elektronik (E-Register), PN Jakarta Utara juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama tim dari DItjen Badilum, untuk memastikan penanganan perkara semakin baik dibanding dengan sebelumnya menggunakan buku registe untuk mencatat perkara secara manual.

Selain itu, Tim Ditjen Badilum juga melakukan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di PN Jakarta Utara , dengan penilaian bidang teknis (core business) yaitu penyelesaian perkara, tertib administrasi upaya hukum, pemberian layanan hukum dan pelaksanaan eksekusi, serta non teknis (pendukung) seperti pengelolaan anggaran, sumber daya manusia hakim dan aparatur peradilan dan pengelolaan teknologi informasi.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan negeri dengan klasifikasi IA Khusus memiliki tugas besar dan sering menangani perkara yang menarik perhatian publik. Karena itu, untuk menjamin kualitas layanan pada pencari keadilan, DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, 16 Oktober 2024.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H., bersama dengan tim dari DItjen Badilum yang dipimpin Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi Budi Setioko, S.H., M.H. melakukan penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Pada asesmen AMPUH ini, dilakukan penilaian bidang teknis (core business) seperti penyelesaian perkara, tertib administrasi upaya hukum, pemberian layanan hukum dan pelaksanaan eksekusi, serta bidang non teknis (pendukung) seperti pengelolaan anggaran, sumber daya manusia hakim dan aparatur peradilan dan pengelolaan teknologi informasi. Tim dari Ditjen Badilum dalam asesmen AMPUH ini juga meninjau pengelolaan dan pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di PengadilanNegeri Jakarta Selatan.

Tim Ditjen Badilum dipimpin Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. berkunjung ke Pengadilan Tinggi Padang untuk melaksanakan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Kunjungan ini diterima Ketua PT Padang, H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum. dan Wakil Ketua PT Padang Suwono, S.H., S.E., M.Hum.

Asesmen AMPUH pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 ini diikuti para hakim tinggi, pejabat dan staf pada Pengadilan Tinggi Padang. Asesmen ini sebagai bentuk pembinaan pada satuan kerja untuk meningkatkan pengelolaan dan tertib administrasi perkara, kompetensi dan integritas tenaga teknis, serta pelayanan di lingkungan peradilan umum. Tim Ditjen Badilum dipimpin Sekretaris Ditjen Badilum memulai asesmen AMPUH di Pengadilan Tinggi Padang dengan melakukan wawancara pada unsur pimpinan peradilan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan peradilan dengan peraturan yang tetapkan Mahkamah Agung RI.

Tim Ditjen Badilum juga meninjau pelayanan dan berdiskusi dengan petugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Padang, untuk mengetahui bagaimana pelayanan diberikan kepada para pencari keadilan di wilayah provinsi Sumatera Barat. Di Pengadilan Tinggi Padang, tim Ditjen Badilum memeriksa pelaksanaan tugas pokok (core business) terkait penanganan perkara, maupun tugas pendukung (supporting unit) terkait pengelolaan sumber daya manusia, anggaran dan keuangan, barang milik negara, serta teknologi informasi yang diterapkan.