Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Para PPNPN Ditjen Badilum Lakukan Simulasi Computer-Aided Test di Kantor Regional BKN V

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Kamis, 26 September 2024 07:43; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 52

Dalam rangka mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan profesional, kementerian dan lembaga pemerintah akan segera melakukan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemerimaan ini juga dalam rangka penertiban administrasi kepegawaian terkait status tenaga honoerer atau pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). Untuk mendukung program tersebut, serta untuk meningkatkan kualitas pegawai, Ditjen Badilum bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan simulasi Computer-Aided Test (CAT).

Simulasi ini diikuti oleh seluruh pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) Ditjen Badilum, bertempat di Kantor Regional BKN V, Ciracas, Jakarta Timur, pada hari Kamis, 26 September 2024. Kegiatan ini diawali dengan pengarahan peserta simulasi oleh Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Dedi Hafidin, S.Kom., terkait tata cara ujian.

Kemudian para peserta simulasi menuju ruang ujian dan mengerjakan sejumlah 180 selama 140 menit untuk melatik kemampuan peserta dalam menyelesaikan soal psikotes dan kemampuan dasar, yang akan menentukan apakah peserta dapat ikut tahapan-tahapan seleksi berikutnya.

Assessment Center Mahkamah Agung RI Petakan Kompetensi Pejabat Struktural pada Ditjen Badilum

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Kamis, 26 September 2024 07:40; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 37

Selama empat hari, dari hari Senin, 23 September 2024 hingga hari Kamis, 26 September 2024, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Assessment Center Mahkamah Agung RI mengadakan pemetaan kompetensi para pejabat struktural. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Kegiatan ini dibuka di Auditorium Lt. 12, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Cempaka Putih, Jakarta, oleh Asesor Utama Mahkamah Agung RI Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H, dan Sekretaris Dtjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, Sekretaris DItjen Badilum berharap dengan pemetaan ini, dapat diketahui kompetensi para pejabat struktural dalam penyelesaian tugas, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja Ditjen Badilum.

Pemetaan kompetensi ini dilakukan oleh para asesor dari Assessment Center Mahkamah Agung RI dalam tiga tahapan yaitu, psikotest dengan ujian menggunakan tes berbasis komputer (computer-aided test, CAT), diskusi bebas (Leaderless Group Discussion, LGD) dan wawancara tatap muka dengan para asesor.

Ditjen Badilum dan Pengadilan Negeri Palu Laksanakan Asesmen AMPUH untuk Wujudkan Pelayanan Peradilan yang Prima

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Kamis, 26 September 2024 07:29; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 34

Demi mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menetapkan standar mutu dalam bentuk Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Untuk memastikan bahwa kinerja satuan kerja sesuai dengan standar tersebut, maka Ditjen Badilum melaksanakan asesmen AMPUH ke satuan kerja dan salah satunya adalah Pengadilan Negeri Palu.

Pada tanggal 24 September 2024,Tim Ditjen Badilum yang dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring, Lies Khadijah, S.H., M.H. disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, Chairil Anwar, S.H., M.Hum, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Akbar Isnanto, S.H., M.Hum. beserta jajaran aparatur Pengadilan Negeri Palu. Rangkaian asesmen dimulai dengan Pertemuan Pembukaan Asesmen AMPUH yang dihadiri oleh Tim Ditjen Badilum dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Palu, mulai dari hakim hingga pegawai. Asesmen AMPUH dilakukan terhadap seluruh proses bisnis pada pengadilan, termasuk proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Di Pengadilan Negeri Palu, tim Ditjen Badilum di asesmen AMPUH melakukan penilaian bidang teknis (core business) yaitu penyelesaian perkara, tertib administrasi upaya hukum, pemberian layanan hukum dan pelaksanaan eksekusi, serta non teknis (pendukung) seperti pengelolaan anggaran, sumber daya manusia hakim dan aparatur peradilan dan pengelolaan teknologi informasi.

Pastikan Kinerja Sesuai Standar, Ditjen Badilum Laksanakan Asesmen AMPUH pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Selasa, 24 September 2024 07:26; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 32

Demi menjaga kinerja satuan kerja di lingkungan peradilan umum dan memastikan pelayanan peradilan yang sesuai standar pelayanan bagi para pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan asesmen sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) kepada pengadilan-pengadilan di bawahnya. Salah satu pengadilan yang menjalani asesmen kali ini adalah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024. Tim Ditjen Badilum dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring, Lies Khadijah, S.H., M.H.

Asesmen diawali dengan pembukaan yang dihadiri oleh Tim Asesmen dari Ditjen Badilum, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Abdul Halim Amran, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran pejabat dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Beberapa aspek yang dinilai pada asesmen ini di antaranya mengenai pelaksanaan dan pengelolaan administrasi perkara dan pelayanan pada pengadilan. Selain itu, dilakukan pula asesmen terhadap aspek penunjang seperti sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, dan pengelolaan teknologi informasi.

Asesmen dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, dan observasi terhadap kondisi pada pengadilan. Asesmen ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi sarana dalam monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengadilan sehingga pengadilan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja, serta senantiasa dapat memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.