Untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengadilan, terutama pada pelayanan kepada para pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diikuti oleh pengadilan-pengadilan terpilih. Salah satu pengadilan yang terpilih adalah Pengadilan Negeri Jantho, di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Tim dari Ditjen Badilum yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Tata Kelola, Candra, S.H. dan Hakim Yustisial pada DItjen Badilum, Mustamin S.H., M.H. mengunjungi PN Jantho pada Kamis, 19 September 2024 untuk melakukan penilaian terhadap PTSP pada pengadilan tersebut.

Tim Ditjen Badilum disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Fadhli, S.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho Saptika Handhini, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut, tim penilai DItjen Badilum meninjau kondisi sarana, prasarana, dan pelayanan pada PTSP, serta melakukan penilaian melalui wawancara kepada petugas PTSP terkait tugas dan wewenang, serta alur proses pelayanan yang diberikan. Selain itu, beliau juga meninjau dan menilai terkait fasilitas bagi pengunjung prioritas/penyandang disabilitas yang termasuk dalam pelayanan yang diberikan melalui PTSP. Penilaian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan PTSP pada Pengadilan Negeri Jantho sekaligus mendorong pengadilan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Melanjutkan rangkaian kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tim Ditjen Badilum yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi, Budi Setiyoko, S.H., M.H. melaksanakan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, 19 September 2024.

Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H, tim Ditjen Badilum melakukan penilaian terhadap kesesuaian pelayanan PT Kupang terhadap peraturan Mahkamah Agung RI. Kegiatan asesmen AMPUH ini dihadiri para hakim tinggi, pejabat dan staf pada Pengadilan Tinggi Kupang.

Pelaksanaan bidang teknis (core business) yang dinilai dalam asesmen AMPUH meliputi penyelesaian perkara, kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi, manajemen pelayanan, proses berperkara yang tepat waktu dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Asesmen AMPUH pada Pengadilan Tinggi Kupang ini juga menilai bidang non teknis/ pendukung (supporting unit) yaitu pengelolaan sumber daya manusia hakim dan aparatur peradilan, pengelolaan keuangan serta pengelolaan sarana dan prasarana.

Dengan pelaksanaan asesmen AMPUH pada Pengadilan Tinggi Kupang ini diharapkan pelayanan keadilan pada provinsi Nusa Tenggara Timur dapat terus lebih baik, termasuk pelayanan yang diberikan pengadilan negeri di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Kupang.