Dalam rangkaian kunjungan kerja di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. berkunjung dan meninjau pelayanan di Pengadilan Negeri Takalar. Dalam kunjungan pada hari Jumat, 27 September 2024 beliau disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H. beserta para pejabat dan pegawai pengadilan.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meninjau pelayanan pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Takalar, serta berdiskusi dengan para petugas layanan. Beliau juga memberikan arahan kepada para petugas agar memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,  meninjau sarana prasarana pada gedung PN Takalar, seperti ruang kerja hakim, ruang sidang dan ruang tunggu ramah anak. Dalam kunjungan ini beliau didampingi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. dan Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, pada tahun ini Ditjen Badilum melaksanakan serangkaian penilaian pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. PN Lhoksuemawe dan PN Langsa termasuk pengadilan negeri yang lolos pada tahap penilaian lanjut, sehingga tim dari Ditjen Badilum berkunjung untuk melakukan penilaian secara langsung. Di Pengadilan Negeri Langsa, tim penilai Ditjen Badilum yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, Lukman Hakim, S.E. dan Kepala Seksi Bimbingan II, Oktaviandi Wahyu Nugroho S.T. disambut Ketua PN Langsa Kemas Reynald Mey, S.H., M.H. dan para pegawai.

Selanjutnya, tim penilai Ditjen Badilum menuju ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan disambut oleh Ketua PN Lhokseumawe Faisal Mahdi, S.H., M.H. dan para pegawai. Untuk menilai kualitas Administrasi dan Keuangan Perkara di PN Lhoksuemawe dan PN Langsa, tim Ditjen Badilum melakukan kunjungan ke ruang arsip perkara, melakukan uji petik untuk melihat ketepatan pencarian berkas perkara, memeriksa jurnal keuangan perkara serta melakukan wawancara dengan para petugas yang melakukan pengelolaan perkara.