Dalam rangkaian kunjungan di Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Mahkamah Agung RI Y.M. Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H berkesempatan mengunjungi Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, 3 Juni 2024. Beliau didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Y.M. H. Suharto, S.H., M.Hum. 

Dalam kunjungan ini, Ketua Mahkamah Agung RI juga disertai oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, Y.M. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H. M.H., Panitera Mahkamah Agung RI, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. dan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Muefri, S.H. M.H.

Didampingi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Dr. H. Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, S.H, M.H. para pimpinan Mahkamah Agung RI meninjau kegiatan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pontianak. Para pimpinan Mahkamah Agung RI kemudian melihat kondisi ruang sidang serta meninjau pojok E-Court dan berdiskusi dengan pegawai pada Pengadilan Negeri Pontianak. 

Pada hari Senin, 3 Juni 2024, dilaksanakan wisuda purnabakti untuk melepas Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Muefri, S.H., M.H. yang memasuki masa pensiun. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., berkesempatan menghadiri kegiatan wisuda purnabakti ini.

Kegiatan wisuda purnabakti dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Y.M. Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., berlangsung di Pendopo Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi Mahkamah Agung RI terhadap pengabdian dan prestasi Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selama karirnya sebagai hakim dan pimpinan peradilan. Hadir dalam wisuda purnabakti ini, pimpinan Mahkamah Agung RI, para hakim tinggi, pejabat dan pimpinan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Pontianak.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi para hakim dan aparat pengadilan, antara lain  penyelesaian proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian dari Jabatan sebagai Hakim. Proses administrasi ini dilakukan untuk memberikan hak-hak kepegawaian, seperti uang pensiun dan biaya mutasi dan pemulangan. Karena pentingnya layanan administrasi kepegawaian ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum senantiasa melakukan kerjasama dengan instansi terkait, yaitu Sekretariat Negara (Setneg) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rapat koordinasi antara Ditjen Badilum, Sekretariat Negara dan BKN ini dilakukan pada Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 Mei 2024 bertempat di Grand Aston Rasuna Said, Jakarta. Kegiatan penyelesaian proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian dari Jabatan sebagai Hakim di Lingkungan Peradilan Umum ini dibuka oleh DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.

Kegiaatan diikuti oleh para analis sumber daya manusia aparatur dan para petugas yang bertanggung jawab terkait layanan kepegawaian dari Ditjen Badilum, Sekretariat Negara dan BKN. Diharapkan dengan kegiatan ini hak-hak pensiun para hakim dan aparat pengadilan lainnya dapat diterima tepat waktu.