Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Selenggarakan Pembinaan Karakter bagi Pegawai

Detail

Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum

Ditayangkan: Senin, 06 Maret 2023 12:08

Ditulis oleh Kelvianto Pratama

Dilihat: 206

Kinerja suatu instansi tak lepas dari kinerja dan sinergi para pegawai di dalamnya. Semakin baik sinergi antarpegawai, maka produktivitas dan kinerja instansi akan semakin meningkat. Sadar akan hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selenggarakan kegiatan pembinaan karakter bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Kamis, 2 Maret 2023. Bertempat di Orchid Forest, Lembang, Bandung, para pegawai mengikuti kegiatan dengan penuh antusiasme dan semangat. Tidak hanya para pegawai, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H Bambang Myanto, S.H., M.H., beserta para pejabat eselon II juga turut mengikuti kegiatan tersebut dan berkolaborasi dengan seluruh pegawai dalam menyelesaikan berbagai permainan yang disuguhkan. Tentu saja semuanya bertujuan untuk melatih kekompakan serta meningkatkan sinergi antarpegawai sehingga dapat turut tertanam dalam pekerjaan sehari-hari. Tidak lupa juga terdapat berbagai hadiah dan doorprize yang diberikan di akhir permainan bagi para pegawai yang berhasil memenangkan permainan. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam membentuk karakter pegawai sehingga dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Menyongsong Masa Depan: Talkshow Bersama Pimpinan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Detail

Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum

Ditayangkan: Senin, 06 Maret 2023 12:07

Ditulis oleh Kelvianto Pratama

Dilihat: 298

"Pengalaman merupakan guru terbaik" begitulah kira-kira bunyi pepatah yang sering kita dengar. Hal ini pula yang mendasari kegiatan talkshow yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada hari Kamis, 2 Maret 2023. Bertempat di Hotel Grand Mercure, Bandung, kegiatan ini menghadirkan para pimpinan yang pernah menjabat pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai narasumber, di antaranya:

1. Yang Mulia Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Hakim Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 2019-2022)
2. Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. (Anggota Komisi Yudisial, Direktur Tenaga Teknis 2004-2011)
3. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 2014-2019)
4. Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. (Purnabakti Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2014-2017)

Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. sebagai narasumber dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., sebagai moderator. Talkshow ini membahas berbagai permasalahan yang pernah dihadapi oleh narasumber selama menjabat sebagai pimpinan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sekaligus membahas langkah ke depan dan solusi yang perlu diambil Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ke depannya sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.

Fakta Angka PK 2022: Permohonan Dikabulkan 12,86%, Terbanyak Diajukan: Putusan Kasasi (54,90%)

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Jumat, 03 Maret 2023 08:49

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 197

Jakarta | (03/03/2023) Mahkamah Agung menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2022 sebanyak 9.519 perkara. Jumlah tersebut terdiri atas permohonan peninjauan kembali  yang berasal dari  empat lingkungan badan peradilan sebanyak  3.426 perkara dan permohonan peninjauan kembali perkara dari pengadilan pajak sebanyak 6.093 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali  dari empat lingkungan peradilan yang diterima tahun 2022 meningkat 66,55% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 2.057 perkara. Sementara itu, jumlah perkara peninjauan kembali perkara dari pengadilan pajak meningkat 80,85% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang menerima 3.369 perkara. Dari keseluruhan jumlah permohonan peninjauan kembali tersebut,  hanya 1.204 perkara (12,86%) yang dikabulkan. Selebihnya (87,14%), Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali tersebut.

Gambaran tersebut diungkap dalam Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022. Dalam Buku tersebut juga disampaikan putusan berkekuatan hukum tetap pada tingkatan mana yang paling banyak diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Secara umum, putusan berkekuatan hukum tetap (perkara non-pajak) yang paling banyak diajukan peninjauan kembali, secara berturut-turut  adalah (1) putusan kasasi yang mencapai 1.881 perkara (54,90%), (2) putusan pengadilan tingkat pertama sebanyak 1.271 perkara (37,10%), (3) putusan pengadilan tingkat banding sebanyak  172 perkara (5,02%) dan (4) putusan peninjauan kembali sebanyak 102 perkara (2,98%). [an]