×
Popup
Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Jamin Kualitas dan Integritas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB, IA dan Pengadilan Tinggi

Panitera memiliki peran yang penting dalam jalannya penanganan perkara di pengadilan. Demi memastikan kualitas dan integritas dari panitera dalam proses promosi dan mutasi yang dilakukan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan proses seleksi uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap panitera pada pengadilan negeri kelas IB, IA, dan pengadilan tinggi pada hari Senin hingga Rabu, 30 Januari s.d. 1 Februari 2023. Bertempat di ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi oleh penguji lainnya, yaitu Sugiyanto, S.H. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI), Drs. Wahyudin, M.Si. (Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum), Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum), dan Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum). Materi yang diujikan di antaranya:

  1. Kepemimpinan dan integritas;
  2. Kemampuan teknis hukum dan peradilan; 
  3. Kode etik dan pedoman perilaku panitera; dan
  4. Administrasi dan layanan peradilan.

WhatsApp Image 2023 01 30 at 11.02.50 b0aaf

WhatsApp Image 2023 01 30 at 11.01.18 b9915

WhatsApp Image 2023 01 30 at 11.01.17 1 152f5

WhatsApp Image 2023 01 30 at 11.01.17 9f7aa

IMG 7779 b12f9

Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif secara Online (daring)

Rabu, 25 Januari 2023,

Dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif secara Online (daring) selama 3 hari dari tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023 di lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2023.

Acara ini resmi di buka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak H. Bambang Myanto, SH.,MH. Kegiatan ini di hadiri ±40 peserta Hakim Wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Wilayah Pengadilan Kalimantan Utara.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini berharap agar Restoratif Justice pada Badan Peradilan Umum yang juga termasuk Program Nasional agar dilakukan serta di pertanggung jawabkan secara keseluruhan.

Narasumber pada kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Akademisi (Ibu Dr.Eva Ahjani Zulfa.,S.H.,M.H),Kejaksaan (Ibu Dr.Erni Mustikasari.,S.H.,M.H), dan Wakil Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Ibu Dr.HJ.Diah Sulastri Dewi,S.H.,M.H).

foto 1.pngfoto 5.pngfoto 4.pngfoto 3.jpeg

Persiapkan Satuan Kerja Meraih WBK dan WBBM, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kerja Sama dengan Badan Pengawasan Berikan Pembekalan Pembangunan Zona Integritas

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu amanat bagi lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui pembangunan Zona Integritas yang konsisten dan berkelanjutan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai lembaga yang menaungi pengadilan di lingkungan peradilan umum memiliki fungsi pembinaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memberikan pembekalan dan pendampingan persiapan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) secara daring pada hari Rabu, 25 Januari 2023. Bertempat di Ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, kegiatan ini dibuka oleh sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dengan didampingi oleh para pejabat eselon II. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat eselon III dan IV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta perwakilan dan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai narasumber menyampaikan mengenai poin-poin penting dalam penilaian internal. Selain itu, disampaikan pula mengenai timeline penting dalam proses PMPZI, serta diskusi terkait pertanyaan seputar PMPZI yang disampaikan oleh hadirin yang hadir secara daring.

IMG 7655 27a7f

IMG 7660 50cb6

IMG 7661 f45fb

IMG 7664 80360

IMG 7676 244d9

Undangan Rapat Pembahasan Persiapan Perpanjangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri dalam bidang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata

Kepada Yth.

A. Peserta dari Mahkamah Agung

  1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung
  2. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung
  3. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung
  4. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung
  5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung
  6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
  7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
  8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
  9. Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan
  10. Hakim Yustisial pada Panitera Mahkamah Agung
  11. Hakim Yustisial pada Biro Hukum Humas Mahkamah Agung
  12. Tim Pengelola Surat Bantuan Teknis Hukum Kepaniteraan MA

B.Peserta dari Kementerian Luar Negeri

  1. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya
  2. Direktur Konsuler
  3. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia
  4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan

CPerwakilan PT Pos Indonesia

D. Perwakilan PT BSI Syariah

Hubungan  dengan dengan akan berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman dan beberapa Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri dalam bidang penanganan permintaan bantuan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Waktu Pelaksanaan

              Hari/tanggal : Rabu ,  01 Februari  2023 
              Pukul : 12.30 WIB – selesai (diawali dengan makan siang)

  1. Tempat Pelaksanaan

              Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung RI, Lantai 1 Blok D

  1. Peserta Rapat
  1. Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata
  2. Perwakilan dari PT Pos Indonesia
  3. Perwakilan dari BSI

       4.Agenda Rapat

  1. Pembahasan Perpanjangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama
  2. Pembahasan Pelaksanaan Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman

  Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

unduh undangan di sini 

Video Profil PTSP