Pengadilan Negeri Makassar Lakukan Pengosongan Lahan Aset Rumah Negara

Detail

Kategori: Kegiatan

Dilihat: 53

Berlokasi di Jalan Veteran Selatan Nomor 398, Kota Makassar, Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah melakukan pengosongan terhadap salah satu aset rumah negara. Pengosongan ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan penertiban terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku memiliki dan menduduki lahan rumah negara tersebut tanpa izin dari pihak PN Makassar.

Proses pengosongan ini dikoordinir oleh Satuan Tugas Pengamanan Aset Barang Milik Negara PN Makassar, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2025, serta Surat Perintah Ketua PN Makassar Nomor 25/KPN.W22.U1/ST.KP7.1/II/2025 tanggal 7 Februari 2025.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur stakeholder, termasuk Pemerintah Kota Makassar melalui Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Makassar, Lurah Maricaya Baru, Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Negara Kota Makassar, Kantor KPKNL Kota Makassar, serta pengamanan dan kelancaran lalu lintas dari pihak Polrestabes Kota Makassar, Polisi Pamong Praja Kecamatan Makassar, dan Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Ketua Pengadilan Negeri Makassar menghadiri Penyambutan Kapolda Sulawesi Selatan

Detail

Kategori: Kegiatan

Dilihat: 32

Selasa, 11 Februari 2025. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Bapak I Wayan Gede Rumega, SH., MH. menghadiri acara penyambutan Bapak Kapolda Sulsel dan rombongan, bertempat di Mapolrestabes Makassar.

Selamat Hari Saraswati Tahun 2025

Detail

Kategori: Kegiatan

Dilihat: 63

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENINGKATAN KUALITAS PERSIDANGAN TIPIKOR DAN PIDANA UMUM PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Detail

Kategori: Kegiatan

Dilihat: 109

Pengadilan Negeri Makassar mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan bertemakan " Peningkatan Kualitas Persidangan Tipikor dan Pidana Umum" yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 di Acacia Room lantai II Hotel Claro. Pertemuan diskusi dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Tipikor ( Hakim karir, Adhoc, Detasering pada Pengadilan Tipikor Makassar), 16 Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Hakim Karir, Hakim Pengawas Bidang Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Pengawas Bidang Pidana.
Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dalam sambutannya menyampaikan telah terdapat kemajuan dalam masalah penahanan yang terlambat karena telah teratasi melalui e-Berpadu. Lebih lanjut KPT Makassar membuka acara FGD ini dengan pemukulan gong dan berharap ada solusi terhadap permasalahan yang ada dalam persidangan. Sementara Ketua Pengadilan Negeri Makassar menyampaikan tujuan FGD ini diselenggarakan untuk menjalin koordinasi dengan instansi Kejaksaan, Lapas, Rutan, dan Kepolisian dalam menyikapi beberapa masalah persidangan.
Para peserta yang hadir secara bergantian memberikan masukan dan pendapat terkait isu masalah proses hukum berdasarkan SOP masing-masing instansi. Masalah Tipikor yang terjadi selama proses persidangan terkait tahanan harus bersidang sampai tengah malam karena seringnya keterlambatan proses pengeluaran tahanan dari Lapas. Oleh karena adanya permasalahan tersebut, maka Kejaksaan, Lapas, Polri, dan Pengadilan membangun komitmen bersama dalam meminimalisir keterlambatan proses persidangan. Selain Tipikor, masalah yang ikut didiskusikan dalam forum ini adalah “Restroatif Justice” atau dikenal dengan istilah RJ. Diharapkan semua lembaga yang telah melaksanakan RJ disetiap tingkatan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pengadilan tetap terus berkoordinasi terhadap hasil RJ yang telah dilaksanakan.
Akhirnya FGD ini diakhiri ini dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai penutup acara. Namun sebelumnya, dibacakan hasil diskusi yang telah disusun oleh Tim Perumus untuk selanjutnya dilaksanakan bersama para Aparat Penegak Hukum demi memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.