Ketua Kamar TUN Terbitkan Edaran Penghitungan Tenggang Waktu Upaya Hukum

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Selasa, 18 Januari 2022 11:38

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 622

JAKARTA | (18/1/2022)- Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Prof. Dr.  H. Supandi, S. H., M.Hum menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  di seluruh Indonesia. Dalam surat bernomor 2/Tuaka.TUN/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tersebut Ketua Kamar TUN menentukan bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum pada lingkungan peradilan tata usaha negara harus berdasarkan tanggal penerimaan dokumen oleh pihak berperkara. Surat edaran tersebut menganulir praktik peradilan yang sebelumnya menetapkan tanggal pengiriman dokumen sebagai patokan dalam menentukan tenggang waktu upaya hukum.  Ketentuan dalam Surat Edaran Tuaka TUN tersebut berlaku terhitung  mulai tanggal 10 Januari 2022.

Surat Edaran Ketua Kamar TUN tersebut diterbitkan untuk mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak terkait administrasi upaya hukum atas putusan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha nagara. Hal ini karena dalam praktik terjadi beberapa kasus  perbedaan dalam menentukan tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, khususnya upaya hukum kasasi atas putusan PT TUN.  Salah satu pengadilan menghitung tenggang waktu pengajuan upaya hukum sejak tanggal diterimanya pemberitahuan putusan banding oleh pihak berperkara, sedangkan  Kepaniteraan Muda TUN Mahkamah Agung menghitung tanggal pemberitahuan berdasarkan tanggal pemberitahuan putusan banding.  Pengadilan menyimpulkan upaya hukum masih dalam tenggang waktu sedangkan MA menetapkan upaya hukum telah melewati tenggang waktu upaya hukum.

Tanggal pemberitahuan pada relaas adalah tanggal pengiriman dokumen kepada Kantor Pos. Hal ini karena pengiriman dokumen bukan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti namun menggunakan kurir jasa pengiriman dokumen. Dalam beberapa kasus dimungkinkan terjadi selisih yang cukup lama antara tanggal pengiriman dengan tanggal diterimanya dokumen oleh pihak.  Ketika dihitung sejak tanggal dikirimkan, pengajuan upaya hukum telah melewati tenggang waktu namun jika dihitung dari tanggal diterima  dokumen oleh pihak pengajuan upaya hukum tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Praktik yang dilakukan oleh pengadilan mendasarkan pada “teori penerimaan” sedangkan yang dilakukan oleh Kepaniteraan Muda Perkara TUN merupakan implementasi “teori pengiriman”. Kedua teori tersebut dikenal dalam praktik peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun dengan adanya Surat Ketua Kamar Tata Usaha Negara Nomor 2/Tuaka.TUN/I/2022 tanggal 10 Januari 2022,  teori yang berlaku adalah “teori penerimaan”.

“Teori penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan ditunjang oleh teknologi informasi”, tulis angka 7 surat Tuaka TUN tersebut.

Terkait dengan berkas perkara yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal akibat  terlampauinya tenggang waktu pengajuan upaya hukum kasasi, Ketua Kamar TUN memerintahkan pengadilan tata usaha negara yang terkait segera mengirimkan kembali berkas tersebut ke Mahkamah Agung.

“ Terhadap berkas perkara yang telah dikembalikan oleh Kepaniteraan Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung kepada Pengadilan pengaju, agar dikirim kembali ke Mahkamah Agung untuk diputus oleh Majelis Hakim Agung”, demikian dinyatakan dalam angka 7 Surat Edaran Ketua Kamar TUN

Berikut  isi lengkap dari surat Ketua Kamar Tata Usaha Negara Nomor  2/Tuaka.TUN/I/2012 tanggal 10 Januari 2022.

1. Bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara semula menggunakan "teori penerimaan" yaitu pemberitahuan dianggap sah apabila para pihak telah menerima pemberitahuan putusan yang dikirimkan dengan surat tercatat PT Pos Indonesia.
2. Bahwa di dalam praktik sebelumnya, petugas PT Pos setelah melaksanakan pemberitahuan putusan tidak memberikan informasi lagi kepada Pengadilan pengaju mengenal kapan atau tanggal berapa pemberitahuan putusan telah diterima oleh para pihak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum  mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum. Atas dasar hal tersebut, maka disepakatilah penggunaan "teori pengiriman" yaitu  penghitungan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal dikirimnya surat pemberitahuan putusan kecuali para pihak dapat membuktikan tanggal diterimanya pemberitahuan putusan tersebut.
3. Bahwa ternyata penggunaan "teori pengiriman" secara das se/n selalu tidak adil karena jasa Pos kilat khususpun sering terlambat dan para pihak tidak  dapat membuktikan tanggal diterimanya pemberitahuan putusan.
4. Bahwa sesuai Pasal 65 juncto Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya ditentukan bahwa tenggang waktu upaya hukum adalah empat belas han setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah yaitu apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.
5. Bahwa dengan kemajuan Teknologi Informasi, PT Pos Indonesia telah menerapkan suatu aplikasi yang memungkinkan masyarakat dan petugas Pengadilan pengaju mengetahui kapan atau tanggal berapa surat pemberitahuan putusan tersebut diterima oleh para pihak yaitu Iacak kiriman (Pos Tracking).
6. Dengan demikian, penggunaan "teori pengiriman" sudah tidak relevan Iagi dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga seharusnya digunakan kembali "teori penerimaan" yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Iebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan ditunjang oleh Teknologi Informasi.
7. Terhadap berkas perkara yang telah dikembalikan oleh Kepaniteraan Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung kepada Pengadilan pengaju, agar dikirim kembali ke Mahkamah Agung untuk diputus oleh Majelis Hakim Agung.
8. Selanjutnya kepada Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Indonesia agar berhati-hati dan dengan penuh kecermatan, menerapkan "teori penerimaan" agar tidak terjadi lagi perbedaan perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum.
9. Demikian petunjuk pelaksanaan penghitungan tenggang waktu upaya hukum ini disampaikan untuk dipedomani dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. [an]

   ---

Download Surat Ketua Kamar TUN Nomor 2/Tuaka.TUN/I/2022

Panitera MA: 239 Pranata Peradilan Siaga Memberikan Dukungan Teknis Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Senin, 17 Januari 2022 11:40

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 1648

JAKARTA | (17/01) Penguatan sumber daya manusia  pelaksana fungsi pemberian dukungan administrasi yudisial dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja penanganan perkara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal  14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggagas lahirnya tenaga fungsional Pranata Peradilan sebagai salah satu pelaksana fungsi dukungan administrasi yudisial. Gagasan tersebut terwujud dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang berlaku sejak tanggal 13 Desember 2019. Hingga akhir tahun 2021, Mahkamah Agung memiliki 239 tenaga fungsional Pranata Peradilan (Pralan).

Ridwan Mansyur menyampaikan hal tersebut pada saat membuka rapat koordinasi penyelenggaraan Diklat Teknis Pralan bersama denan Tim Pusdiklat Teknis MA RI, pekan lalu (10/01), di ruang rapat Panitera MA. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kepaniteraan Iyus Suryana,  hakim yustisial MA, pejabat struktural Sekretariat Kepaniteraan MA, dan hakim yustisial Pusdiklat Teknis serta unsur lain dari kedua satuan kerja tersebut.

Panitera MA menjelaskan bahwa  pengangkatan 239 tenaga Pralan pada tahun 2021 dilakukan melalui mekanisme penyesuaian jabatan sebagaimana ketentuan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2009. Proses uji kompetensi dan pelantikannya dilakukan secara bertahap. 

“Pelantikan pranata peradilan perdana dilakukan pada  Senin 30 Agustus 2021. Jumlah tenaga Pralan yang dilantik pada waktu tersebut sebanyak 18 orang. Tahap kedua,  Selasa 16 November 2021, Mahkamah Agung melantik  sebanyak 79 Pralan. Tahap ketiga,   Jum’at  26 November 2021, MA kembali mengambil sumpah dan melantik Pranata Peradilan yang berjumlah 72 tenaga Pralan. Tahap terakhir, Selasa 14 Desember 2021, Mahkamah Agung melantik 70 tenaga Pralan”, papar Ridwan Mansyur.

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, kata Panitera MA,  adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara yang meliputi penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, penanganan kewenangan Mahkamah Agung di luar fungsi mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari kategori jabatan, pranata peradilan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Pralan, kata Panitera MA, memiliki tiga jenjang jabatan yaitu Pranata Peradilan Ahli Pertama, Pranata Peradilan Ahli Muda dan Pranata Peradilan Ahli Madya.

Panitera MA menjelaskan ada empat jalur pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pranata peradilan berdasarkan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2019 yaitu pengangkatan pertama (dari CPNS formasi Pralan), perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian jabatan dan promosi.  Menurut Panitera,  239 tenaga Pralan yang telah diambil sumpah dan dilantik tahun 2021 semuanya menggunakan jalur penyesuan jabatan.

“untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan dukungan teknis penanganan perkara pada Mahkamah Agung, dalam waktu dekat mereka diwajibkan untuk mengikuti Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung”, pungkas Panitera MA. [an, afd]

Sepanjang 2021, Direktori Putusan Unggah 980.654 Putusan

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Senin, 17 Januari 2022 11:39

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 264

JAKARTA | (17/1/2022) Sepanjang tahun 2021, Direktori Putusan menggunggah 980.654 putusan. Dengan tambahan tersebut,  total putusan yang terunggah per 31 Desember 2021 sebanyak 6.626.144 putusan. Penambahan jumlah putusan pada Direktori Putusan merupakan aspek penting bagi keterbukaan informasi pengadilan dan peningkatan access to justice serta memperkuat upaya membangun konsistensi putusan.  Direktori Putusan dengan koleksi lebih dari 6 juta putusan memberikan kemudahan untuk mencari jejak putusan terdahulu yang mengadili perkara dengan isu hukum yang serupa.  Kehadiran informasi putusan hakim terdahulu diharapkan dapat meminimalisir terjadinya disparitas  putusan.

Rincian jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) putusan Mahkamah Agung sebanyak 13.328 putusan (1,36%), (2) putusan pengadilan pada lingkungan peradilan umum sebanyak 355.333 putusan (36,23%), (3) putusan pengadilan pada lingkungan peradilan agama sebanyak 606.837 putusan (61,88%), (4) putusan pengadilan pada lingkungan peradilan militer sebanyak 2.124 (0,22%) dan (5) putusan pengadilan pada lingkungan peradilan tata usaha negara sebanyak 3.032 (0,31%)

72,9%  Diakses dari Perangkat Mobile

Berdasarkan  sistem dashboard Google Analytic,  jumlah pageviews Direktori Putusan selama tahun 2021 adalah 48.906.055 dan jumlah unique pageviews sebanyak 37.127.035. Rerata kunjungan per halaman adalah 1 menit 20 detik. Halaman yang paling sering dikunjungi  secara berturut-turut adalah menu pencarian, beranda, direktori, dan kategori (klasifikasi). Sebagian besar (97,4%) pengunjung Direktori Putusan berasal dari Indonesia. Selebihnya berasal dari Amerika (0,8%), Singapura (0,4%), Malaysia (0,2%), Australia (0,1%) dan negara lainnya.

Direktori Putusan paling banyak dikunjungi pada hari Senin hingga Jum’at dengan waktu kunjungan terbanyak pada pukul 08 am s.d 12 am dan pukul 6 pm s.d 10 pm. Puncak kunjungan terbanyak terjadi pada bulan April 2021, minggu ke dua.

Direktori Putusan sebagian besar diakses menggunakan perangkat mobile  (72,9%),  sebanyak 26,6% diakses menggunakan desktop dan sebanyak 0,5% diakses menggunakan tablet. [an]